LombokPost – Program pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Mataram terus bergulir. Dari enam lokasi yang sempat direncanakan, saat ini empat titik telah disetujui dan masuk tahap pelaksanaan, sementara dua lokasi lainnya belum memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperinkop UKM) Kota Mataram Jimmy Nelwan, menjelaskan empat lokasi yang disetujui kini dalam proses pembangunan yang dikoordinasikan oleh pihak pelaksana nasional.
"Dari enam titik yang sempat diproses, dua belum disetujui oleh Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda karena dinilai kurang representatif. Jadi yang berjalan sekarang ada empat lokasi,” ujar Jimmy, Minggu (22/2/2026).
Ia menyebutkan dua lokasi yang sudah mulai konstruksi berada di Kelurahan Ampenan Utara dan Kelurahan Abian Tubuh. Progres pembangunan di kedua titik tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 30 persen.
Dalam skema pelaksanaan, pembangunan fisik KMP sepenuhnya dikerjakan oleh unsur TNI, sedangkan pemerintah kota berperan pada aspek pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi.
“Pemkot tidak ikut campur dalam pembangunan fisik. Itu 100 persen oleh TNI. Peran kami pembinaan, pendampingan, dan penguatan pengurus Koperasi Merah Putih agar mampu tumbuh secara ekonomi,” tegas Jimmy.
Ia menyebutkan, secara kelembagaan KMP sebenarnya telah terbentuk di seluruh kelurahan. Disperinkop UKM telah memfasilitasi pembentukan badan hukum di 50 kelurahan, meskipun sebagian koperasi masih beroperasi tanpa gedung permanen.
“Badan hukum KMP sudah terbentuk di 50 kelurahan. Ada yang sudah berjalan tapi belum punya gedung, masih memakai kantor kelurahan atau menyewa tempat secara mandiri oleh pengurus,” ungkapnya.
Selain pembinaan, dukungan juga datang dari sektor perbankan melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Beberapa KMP telah menerima bantuan dari bank dalam bentuk sarana usaha maupun barang operasional dengan nilai bervariasi.
“Ada koperasi yang sudah mendapat CSR dari perbankan, nilainya ada yang Rp 10 juta sampai Rp 25 juta. Penentuan penerima itu dari pihak bank setelah mereka menilai kelayakan di lapangan,” jelas Jimmy.
Ia menegaskan, inisiatif komunikasi dan pengajuan bantuan CSR sepenuhnya berasal dari pengurus koperasi masing-masing, sementara dinas berperan sebagai fasilitator pembinaan. “Pengurus koperasi sendiri yang membangun komunikasi dengan perbankan. Kami hanya mendampingi dari sisi penguatan kelembagaan dan kapasitas usaha,” tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin