LombokPost – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menggunakan sepeda sebagai kendaraan operasional dinas mendapat sorotan. Dewan menilai kebijakan tersebut belum menyentuh persoalan mendasar transportasi dan cenderung lebih simbolik ketimbang solutif.
“Kalau program ini dimaksudkan untuk efisiensi dan mengurangi kemacetan, saya kira kurang tepat. Dampaknya tidak terlalu signifikan,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram I Wayan Wardana, Kamis (26/3).
Menurutnya, gagasan penggunaan sepeda memang terdengar menarik di permukaan. Apalagi dikaitkan dengan semangat efisiensi anggaran dan gaya hidup ramah lingkungan.
Namun dalam konteks kota seperti Mataram, kebijakan tersebut dinilai belum memiliki pijakan kuat di lapangan. Ia melihat persoalan transportasi tidak sesederhana mengganti moda kendaraan dinas.
Kemacetan, menurutnya, lebih dipengaruhi tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Selain itu, belum tersedianya alternatif transportasi publik yang layak.
“Upaya efisiensi itu penting. Tapi harus tepat sasaran. Jangan sampai terlihat ada gerakan, tapi dampaknya tidak terasa,” ujarnya.
Selain itu, Wardana menyoroti kondisi infrastruktur yang belum mendukung penggunaan sepeda secara luas. Hingga saat ini, kota dinilai belum memiliki jalur khusus sepeda yang aman dan terintegrasi, terutama di ruas jalan utama yang padat aktivitas.
“Di kota kita ini belum ada jalur khusus sepeda yang aman. Menggunakan sepeda di jalan-jalan utama masih berisiko, apalagi pada jam-jam sibuk,” tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait keselamatan pengguna jalan. Karena itu, ia mengingatkan agar kebijakan tidak sekadar mengejar simbol perubahan, tetapi benar-benar mempertimbangkan kesiapan sistem pendukungnya.
Meski demikian, DPRD tetap memberikan apresiasi. Pemkot dinilai telah berupaya mencari solusi atas persoalan transportasi dan efisiensi anggaran.
“Sebagai sebuah upaya, tentu kita hargai. Artinya ada niat untuk melakukan perubahan,” katanya.
Namun, ia menekankan kebutuhan yang lebih mendesak saat ini adalah penyediaan transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Menurutnya, inilah solusi yang lebih realistis menekan kemacetan sekaligus mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.
Menurutnya yang urgent adalah transportasi massal yang aman, nyaman, dan murah. “Kalau itu tersedia, saya kira tanpa diperintah pun pejabat maupun masyarakat akan beralih menggunakannya,” tandasnya.