LombokPost - Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan tenaga PPPK Paro Waktu di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang harus dilakukan akibat dinamika geopolitik global, dan tekanan ekonomi yang menyertai. Di samping itu, isu penanganan sampah tetap menjadi prioritas yang utama dalam tahun 2026 hingga 2027.
Dalam arahan kepada jajaran perangkat daerah, saat membuka Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MPBM-RKPD) 2027, di Aula Lantai 3 Wali Kota Mohan Roliskana, menekankan pentingnya adaptasi kebijakan dan rekonstruksi belanja daerah. “Hal ini agar tetap selaras dengan kebutuhan riil serta tuntutan efisiensi,” tegasnya, Selasa (31/3).
Penyesuaian ini, menurutnya, tidak bisa dihindari di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan berdampak lintas sektor. “Kita harus adaptif. Program dan kerangka kerja pemerintah daerah harus disusun mengikuti perkembangan situasi yang ada. Termasuk melakukan rekonstruksi belanja agar lebih tepat sasaran dan efisien,” jelas orang nomor satu di Kota Mataram ini.
Di tengah langkah efisiensi tersebut, perhatian khusus diarahkan pada keberadaan PPPK Paro Waktu. “Mereka bagian penting dari sistem birokrasi yang selama ini memberikan dukungan signifikan terhadap jalannya pelayanan publik,” tegasnya.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Mataram TGH. Mujiburrahman, Sekda Kota Mataram H Alwan Basri, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, Unsur Forkopimda, Para Asisten, staf ahli, Kepala OPD, beserta Camat dan Lurah. Di hadapan mereka wali kota menegaskan komitmen tetap mempertahankan PPPK Paro Waktu dengan konsekuensi perlunya penataan ulang kebijakan dan pengelolaan anggaran.
“Mereka adalah bagian dari mesin birokrasi kita. Perlu ada perhatian serius, sekaligus penyesuaian-penyesuaian agar kita tetap bisa mempertahankan mereka,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah menilai kondisi Nasional masih relatif stabil. Meski sejumlah negara menghadapi gejolak akibat kenaikan harga energi seperti bahan bakar minyak (BBM).
Indonesia dinilai mampu menjaga kondusivitas melalui kebijakan dan diplomasi ekonomi. “Alhamdulillah, sampai hari ini kondisi Indonesia masih stabil. Aktivitas masyarakat berjalan normal. Ini hasil kerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ekonomi,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah daerah diingatkan tetap waspada terhadap dampak lanjutan dari situasi global tersebut. Sekaligus memastikan agenda pembangunan daerah tetap berjalan sesuai rencana.
Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2029, sejumlah isu strategis masih menjadi perhatian. Mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, penanganan persoalan sosial kemasyarakatan, hingga penguatan sektor ekonomi.
Salah satu fokus utama yang kembali ditekankan adalah penanganan persoalan sampah. Pemerintah meminta agar upaya yang telah dilakukan—baik melalui pendekatan teknologi maupun pelibatan masyarakat—dapat diperkuat.
Sehingga memberikan dampak yang lebih signifikan pada 2026. “Isu sampah harus menjadi fokus bersama. Kita ingin hasilnya benar-benar terasa tahun ini,” tegasnya.
Selain itu, kota juga disebut masuk dalam nominasi daerah yang dinilai berhasil menurunkan angka pengangguran. Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui penguatan sektor ekonomi kreatif dan ekonomi mikro.
Pemkot membuka ruang yang lebih luas bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Terutama sektor kreatif, sebagai bagian dari strategi menjaga daya tahan ekonomi daerah.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Mataram berharap dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, perlindungan tenaga kerja, dan keberlanjutan pembangunan. “Di tengah tekanan global yang masih berlangsung,” pungkasnya. (adv/zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin