LombokPost – Tahun ini, 11 Puskesmas yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan satu laboratorium kesehatan ditargetkan menyumbang PAD sebesar Rp 28 miliar. “Itu untuk 11 puskesmas ditambah lagi 1 laboratorium kesehatan (labkes),” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram dr. Emirald Isfihan, Minggu (5/4).
Untuk mencapai target tersebut, Dikes menerapkan strategi khusus. Tidak sekadar mengandalkan jumlah kunjungan pasien, puskesmas juga didorong meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri atau pasien non-PBI (Penerima Bantuan Iuran).
dr. Emirald menjelaskan, peningkatan pendapatan BLUD sangat bergantung pada jumlah kapitasi yang dibayarkan BPJS setiap bulannya. Karena itu, pihaknya mulai memetakan data kepesertaan untuk melihat potensi penambahan pasien di luar tanggungan pemerintah.
"Kami sedang memproses data dari BPJS. Kami akan pisahkan mana yang PBI dan mana yang non-PBI atau swasta. Ini dilakukan agar kita bisa melihat tren dan meningkatkan aspek perekrutan dari pasien non-PBI,” jelasnya.
Ia mengakui, selama ini terdapat salah kaprah bahwa tingginya kunjungan pasien ke puskesmas berbanding lurus dengan besaran pendapatan. Padahal, pendapatan BLUD lebih dipengaruhi jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan tersebut.
Baca Juga: 121 Kunjungan, Myalgia dan ISPA Dominasi di Poliklinik Kejari
“Jumlah kunjungan memang tanda kepercayaan masyarakat, yang nantinya bisa memicu orang lain mendaftarkan kepesertaan BPJS mereka ke puskesmas tersebut. Namun, yang langsung memengaruhi pendapatan adalah jumlah kapitasi peserta yang terdaftar,” jelasnya.
Berkaca pada tahun 2025 lalu, target pendapatan yang awalnya dipatok Rp 23 miliar mampu direalisasikan hingga Rp 26 miliar. Capaian positif itulah yang membuat pemerintah berani menaikkan target tahun ini ke angka Rp 28 miliar.
Untuk Puskesmas dengan kategori besar seperti Puskesmas Cakranegara, Tanjung Karang, Karang Taliwang, Karang Pule, dan Ampenan, ditargetkan mampu menyumbang PAD di atas Rp 2,5 miliar hingga Rp 3 miliar per unit.
Lebih jauh, Emirald menegaskan tidak menutup kemungkinan target PAD tersebut akan kembali ditambah pada APBD Perubahan 2026 mendatang. Hal itu bergantung pada realisasi penerimaan hingga periode September nanti.
“Kita akan lihat trennya sambil berjalan. Kalau penerimaan hingga September positif, tidak menutup kemungkinan kita lakukan penyesuaian target di APBD Perubahan,” tandasnya. (chi/r9)
Baca Juga: RKPD 2027 Fokus Sampah, Anggaran Diproteksi Khusus
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin