LombokPost – Pertemuan Ketua DPC Gerindra Kota Mataram Abd Rachman dengan Ketua DPW PPP NTB Muzihir, pada Selasa pagi (24/3) lebih dari sekadar silaturahmi Syawal biasa. Di tengah suasana Lebaran 1447 Hijriah, perjumpaan dua politisi ini dibaca sebagai penghangat awal peta politik ibu kota provinsi.
“Ini momen Syawal. Silaturahmi, saling memaafkan, dan tentu berdiskusi banyak hal,” ungkap Abd Rachman pada Lombok Post, Selasa (24/3).
Namun pertemuan itu sulit dilepaskan dari konteks politik yang menyelimutinya. Rachman bukan hanya Ketua DPC Gerindra tetapi juga Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram.
Sementara Muzihir adalah politisi gaek yang saat ini menakhodai DPW PPP NTB. Ia juga Wakil Ketua DPRD NTB dari Dapil Kota Mataram.
Keduanya sama-sama lama berkecimpung dalam politik. Sama-sama punya basis. Sama-sama punya lintasan.
“Kami bicara tentang Mataram, tentang banyak hal yang perlu dipikirkan ke depan,” ungkapnya.
Nama Rachman memang mulai masuk dalam radar pembicaraan politik lokal. Ia beberapa kali disebut sebagai salah satu figur yang berpotensi tampil dalam pertarungan Wali Kota Mataram mendatang.
Dalam sejumlah kesempatan, Rachman juga memberi isyarat dirinya kemungkinan sudah mendapat restu keluarga. Termasuk restu ibunya, untuk menatap kontestasi Pilkada 2031.
“Semua ada waktunya. Yang penting komunikasi dan ikhtiar politik terus dijaga,” ujarnya.
Baca Juga: Apel Kontingensi Aman Nusa, Kapolres Lombok Tengah Tekankan Hadapi Isu Nasional dan Global
Sinyal serupa juga datang dari Muzihir. Di hadapan konstituennya dalam beberapa kesempatan sebelumnya, politisi PPP itu bahkan terbilang lebih terbuka.
Ia telah berulang kali menyampaikan dirinya tidak lagi mematok masa depan politik pada kursi DPRD Provinsi NTB. Muzihir menyebut hanya ada tiga jalan yang dia bidik pada fase politik berikutnya.
“Saya sudah sampaikan ke konstituen, ke depan pilihannya jelas. DPR RI, wali kota, atau jadi marbot masjid,” katanya.
Pernyataan itu membuat posisinya berbeda dari politisi yang biasanya masih menyimpan semua kalkulasi rapat-rapat. Ia justru memberi sinyal sangat terang usia dan pengalamannya kini sudah berada pada fase matang menatap level pertarungan yang lebih tinggi.
“Tinggal bagaimana semua itu ditempatkan pada momentum yang tepat,” ujarnya.
Karena itu, pertemuan Rahman dan Muzihir tidak berhenti dibaca sebagai halal bihalal biasa. Ada dua figur yang sama-sama kuat.
Ada dua politisi yang sama-sama mewakili kepentingan Mataram dari dua level parlemen berbeda. Ada dua nama yang sama-sama mulai dipertimbangkan dalam percakapan tentang siapa calon kuat pada Pilkada mendatang.
“Kalau ada yang membaca ini sebagai komunikasi politik, ya sah-sah saja. Karena kami memang politisi,” timpal Rachman santai.
Meski demikian, baik Rachman maupun Muzihir tidak membuka seluruh isi pembicaraan mereka. Keduanya kompak menyebut pembahasan berlangsung hangat, luas, dan normatif.
Tetapi mereka juga tidak menampik bahwa politik ikut menjadi bagian dari percakapan.
“Kami berdiskusi banyak hal, tentang tata kota, ada juga bahas hukum, ya politik juga ada,” ujarnya.
Baca Juga: Lahan Sawah Dikunci, Ketua DPRD Mataram Minta Fleksibilitas
Lebih spesifik diskusi itu membahas tentang bagaimana selayaknya kota maju dan berperadaban modern ditata ke depan. Di antaranya rencana tata ruang wilayah yang dinilai perlu ditata lebih baik agar arah pembangunan kota tidak berjalan tanpa bentuk yang jelas.
“Mataram ini harus ditata dengan visi yang lebih rapi. Tata ruangnya penting,” tekannya.
Tak hanya itu, keduanya juga berbicara soal kehidupan sosial masyarakat. Bagaimana kota ini tidak cukup hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga harus ditopang kualitas hidup sosial yang lebih baik.
“Ada masyarakat, ada kearifan lokal yang harus dijaga,” ujarnya.
Tema lain yang ikut mencuat adalah soal hukum dan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pembangunan ke depan harus bertumpu pada kepastian hukum agar kota ini tidak hanya tampil sebagai barometer pembangunan di NTB, tetapi menjadi kota yang memberi rasa aman bagi investasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang sehat.
“Hukum harus ditempatkan sebagai panglima. Tanpa itu, modernitas kota bisa rapuh,” jelasnya.
Muzihir mengamini hal itu. Menurutnya, pembangunan kota tidak cukup diukur dari jalan yang rapi atau gedung yang tinggi.
Kota juga harus dibangun di atas kepastian aturan dan keberanian menata arah secara serius. “Kami bicara good governance juga,” kata Muzihir.
Mereka juga tidak menampik membahas politik. Namun tidak ada penjelasan apakah pembicaraan sudah masuk pada kemungkinan berpasangan, berbagi peran, atau sekadar saling membaca kekuatan.
“Masih terlalu dini untuk bicara sejauh itu,” kata Muzihir.
Tahun politik memang masih jauh. Tetapi dalam politik, waktu yang panjang justru sering dipakai untuk memanaskan mesin, memperluas komunikasi, dan membaca kemungkinan-kemungkinan sejak awal.
Baca Juga: Wabup KLU Tinjau Banjir Pemenang di Dusun Kerujuk, 70 Warga Sempat Dievakuasi
“Politik itu soal membaca momentum. Tidak harus tergesa, tapi juga tidak boleh terlambat,” ujarnya.
Bagi keduanya menuju pilkada bukanlah masa jeda yang kosong. Justru itu masa penting untuk sosialisasi, konsolidasi, penjajakan, dan penguatan posisi di tengah publik.
Karena itu, pertemuan Syawal ini mudah dibaca sebagai bagian dari tahap awal tersebut. “Silaturahmi tetap yang utama. Tapi dalam silaturahmi, wajar kalau ada pembicaraan masa depan,” kata Rahman, melempar senyum.
Rahman menegaskan komunikasi antartokoh tetap penting, apalagi jika yang dibicarakan adalah kepentingan kota. Menurutnya, perbedaan latar partai tidak harus menjadi penghalang untuk membangun percakapan yang sehat.
“Yang dibicarakan bukan cuma politik kekuasaan, tapi juga masa depan daerah ini,” tegasnya.
Dalam pertemuan Syawal ini tetap meninggalkan tanda tanya politik yang menarik. Apakah ini awal penjajakan menuju koalisi, atau sekadar saling membaca kekuatan.
Atau justru pengenalan awal sebelum keduanya berdiri di jalur berbeda? “Biarlah waktu yang menjawab. Yang jelas, komunikasi seperti ini baik untuk semua,” pungkas Muzihir. (zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin