Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lahan Sawah Dikunci, Ketua DPRD Mataram Minta Fleksibilitas

Lalu Mohammad Zaenudin
Ketua DPRD Mataram Abdul Malik. (Dok/Lombok Post)
Ketua DPRD Mataram Abdul Malik. (Dok/Lombok Post)

Advertisement

LombokPost — Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Menurutnya hal ini sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional. 

 

Penetapan sekitar 6,39 juta hektare lahan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan upaya penting menjaga keberlanjutan produksi pangan. “Di tengah tekanan dan tuntutan pembangunan yang semakin tinggi,” katanya, Senin (6/4). 

Advertisement

Namun demikian, Malik menekankan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas dan sinkronisasi data antarinstansi. Baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Ia menilai, tanpa basis data yang mutakhir dan terintegrasi, kebijakan berpotensi menimbulkan kendala di lapangan. Terutama penetapan wilayah yang masuk kategori lahan dilindungi.

“Kami pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan data yang digunakan benar-benar sinkron, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di daerah,” ujarnya.

Advertisement

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan kebijakan. Khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Mataram. 

Ia menilai karakteristik daerah perkotaan yang memiliki tekanan tinggi terhadap kebutuhan ruang untuk infrastruktur, permukiman, dan sektor jasa perlu menjadi pertimbangan implementasi aturan tersebut.

“Di wilayah perkotaan, kebutuhan ruang sangat dinamis. Karena itu, pendekatan kebijakan juga perlu mempertimbangkan realitas tersebut agar tetap seimbang antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian,” jelasnya.

Terkait dengan ketentuan sekitar 87 persen lahan sawah yang “dikunci” dan tidak dapat dialihfungsikan, Malik menyarankan penerapannya dilakukan cakupan skala provinsi.  Bukan dibebankan secara rigid pada masing-masing kabupaten/kota.

Advertisement
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin
Sumber : Liputan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dorong Pertanian Modern Lewat Pupuk Organik Rumput Laut, Sinergi Pemkab Loteng Bersama Zentide

Dorong Pertanian Modern Lewat Pupuk Organik Rumput Laut, Sinergi Pemkab Loteng Bersama Zentide

Sinergi kuat terjalin antara Pemkab Lombok Tengah dan PT Zentide Bioteknologi Global (Zentide) dalam upaya memperkuat ekosistem pertanian

Bantuan Sumur Bor Dongkrak Produktivitas Petani Lobar

Bantuan Sumur Bor Dongkrak Produktivitas Petani Lobar

Gabungan Kelompok Tani di Dusun Lilin, Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan sumur bor pertanian

Jelang Natal dan Tahun Baru, Bulog Pastikan Ketersediaan Beras Nasional Aman

Jelang Natal dan Tahun Baru, Bulog Pastikan Ketersediaan Beras Nasional Aman

Bulog memastikan stok beras 4,5 juta ton menjelang Nataru. Pasokan nasional diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga Juli–Agustus 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer