
LombokPost — Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Menurutnya hal ini sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional.
Penetapan sekitar 6,39 juta hektare lahan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan upaya penting menjaga keberlanjutan produksi pangan. “Di tengah tekanan dan tuntutan pembangunan yang semakin tinggi,” katanya, Senin (6/4).
Namun demikian, Malik menekankan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas dan sinkronisasi data antarinstansi. Baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia menilai, tanpa basis data yang mutakhir dan terintegrasi, kebijakan berpotensi menimbulkan kendala di lapangan. Terutama penetapan wilayah yang masuk kategori lahan dilindungi.
“Kami pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan data yang digunakan benar-benar sinkron, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan kebijakan. Khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Mataram.
Ia menilai karakteristik daerah perkotaan yang memiliki tekanan tinggi terhadap kebutuhan ruang untuk infrastruktur, permukiman, dan sektor jasa perlu menjadi pertimbangan implementasi aturan tersebut.
“Di wilayah perkotaan, kebutuhan ruang sangat dinamis. Karena itu, pendekatan kebijakan juga perlu mempertimbangkan realitas tersebut agar tetap seimbang antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian,” jelasnya.
Terkait dengan ketentuan sekitar 87 persen lahan sawah yang “dikunci” dan tidak dapat dialihfungsikan, Malik menyarankan penerapannya dilakukan cakupan skala provinsi. Bukan dibebankan secara rigid pada masing-masing kabupaten/kota.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





