Di usia mendekati 85 tahun, Lalu Serinata masih mengingat jalan hidupnya dengan detail yang jarang dimiliki orang seusianya. Ia tidak membuka catatan, semua mengalir dari ingatan.
---
PERCAKAPAN itu berlangsung lebih dari satu jam. Dan dari situlah, satu per satu potongan hidup Serinata kembali tersusun.
Ia mengawali ceritanya dari masa sekolah. “Saya SMEA (kini SMA, Red) di Bali, tiga tahun di sana,” ujarnya, Rabu (8/4).
Tahun pastinya tidak disebutnya. Tapi satu hal jelas, sejak usia muda, ia sudah meninggalkan Lombok.
Di Bali, ia tidak hanya sekolah. Ia mulai berorganisasi.
Serinata aktif dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Salah satu ruang kaderisasi penting bagi pelajar saat itu. Dari sana, jalannya berlanjut ke dunia yang lebih luas. Selepas SMA, ia melanjutkan pendidikan ke Universitas Gadjah Mada.
“Tahun 1961 saya masuk Fakultas Ekonomi UGM,” katanya.
Sejak awal 1960-an itu, ia praktis hidup di luar Lombok. Yogyakarta pada masa itu bukan sekadar kota pelajar.
Baca Juga: Membangun NTB dengan Inovasi, BRIDA NTB Gelar Sayembara Inovasi
Ia adalah pusat pergerakan ide, organisasi, dan jaringan kekuasaan yang mulai terbentuk di Indonesia pasca-kemerdekaan. Di sana, tanpa banyak disadari, cara berpikirnya ditempa.
Perjalanan panjang di luar daerah itu berakhir pada 1969. Ia kembali ke Lombok Timur.
Namun bukan untuk beristirahat. Ia justru langsung diminta membantu organisasi besar di NTB, yakni Nahdlatul Wathan (NW), oleh Maulana Syekh Zainuddin Abdul Madjid.
“Saya diminta bantu membesarkan NW,” ujarnya.
Ia direkrut bersama dua orang lainnya—yang bahkan bukan bagian dari kalangan internal (bukan abituren).
“Waktu itu kami ragu, diterima atau tidak oleh jamaah. Tapi Tuan Guru bilang, ‘itu nanti saya yang urus’,” katanya.
Itulah salah satu titik awal keterlibatannya dalam kehidupan sosial-keagamaan di NTB. Turut membesarkan organisasi yang kelak trah pendirinya, menjadi Gubernur NTB juga.
Masih di tahun yang sama, 1969, Serinata melamar menjadi pegawai. “Saya melamar di provinsi. Tapi lamaran saya diambil Bupati Lombok Timur,” ujarnya.
Bupati saat itu, Mayor Roesdi, langsung menariknya. Namun di sinilah ironi dimulai.
Ia sudah sarjana. Sementara banyak pejabat saat itu belum.
“Tidak ada kepala dinas yang mau menerima saya sebagai anak buah karena mereka tidak ada yang lulus sarjana,” ungkapnya.
Situasi itu membuat bupati kebingungan menempatkannya. Akhirnya, ia ditempatkan sebagai sekretaris dalam struktur awal organisasi Korps Karyawan Departemen Dalam Negari (Kokar Depdagri).
Kelak organisasi ini yang menjadi cikal bakal Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Padahal statusnya sendiri belum jelas.
“Masih pegawai harian. Non-organik. Semacam magang,” ujarnya sambil tertawa lepas.
Di masa itu, birokrasi dan politik tidak bisa dipisahkan. Ia tergabung dalam Kokar Depdagri yang menjadi bagian dari kekuatan Golkar yang saat itu masih bernama Sekretariat Bersama (Sekber Golkar).
“Tahun 1971 saya diminta memenangkan Sekber Golkar di Lombok Timur,” katanya.
Bukan pilihan. “Kalau tidak ikut, bisa dikeluarkan dari pegawai,” ujarnya.
Selama satu tahun penuh, Serinata berkeliling Lombok Timur. Menggalang dukungan di tengah banyaknya partai saat itu.
“Hasilnya, Golkar menang 84 persen,” kenangnya.
Serinata sebenarnya, tidak pernah merencanakan menjadi anggota dewan. “Saya mau jadi pegawai. Tapi disuruh jadi calon DPRD,” katanya.
Baca Juga: Bunda Sinta Berharap Kerajinan NTB Makin Eksis dan Mendunia
Ia ditempatkan di nomor urut 16. Namun hasilnya mengejutkan, dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi NTB pada periode awal pembentukan.
“Saat itu, jumlah anggota hanya sekitar 45 orang,” ucapnya.
Serinata menggambarkan DPRD masa itu jauh dari bayangan sekarang. “Rapat resmi hanya 82 hari setahun,” katanya.
Tidak ada reses. Tidak ada laporan berlapis. Tidak ada fasilitas berlebih.
Anggota dari luar daerah hanya mendapat tambahan waktu perjalanan sekitar tujuh hari. Ia sendiri harus bolak-balik Mataram–Lombok Timur dengan bus umum.
“Naik bis engkel. Pulang sore sekitar jam 15.00 wita, besok jalan lagi,” ujarnya.
Di DPRD, Serinata ditunjuk sebagai menjadi Sekretaris Fraksi. Sendirian.
“Semua saya kerjakan. Pemandangan umum, administrasi, semua,” katanya.
Saat itu ia sudah menjabat Wakil Ketua DPRD. Namun kehidupannya jauh dari kata mapan.
Serinata sempat tinggal di rumah dinas pinjaman milik pimpinan dewan. “Pinjam hanya enam bulan,” katanya.
Baca Juga: Pejabat Mataram Naik Angkutan Umum, Efisiensi Jadi Gaya Hidup
Setelah itu, ia membangun rumah kecil di pinggir Kota Mataram. Titik yang dulu terasa pinggir kini jadi pusat pertumbuhan yang pesat.
“Belum ada plafon rumah, belum ada apa-apa,” ujarnya.
Tanah yang ia beli dulu harganya sekitar Rp 57 ribu per are. “Dipaksa beli waktu itu,” kenangnya lalu terkekeh. (Bersambung/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin