LombokPost - BPBD Kota Mataram mulai menyiapkan konsep pembangunan lumbung logistik mini sebagai strategi baru mempercepat penanganan bencana berbasis wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram Budi Wartono menegaskan, ke depan penanganan kebencanaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mobilisasi dari pusat.
Namun didorong lebih dekat ke masyarakat melalui penyediaan logistik di tingkat kecamatan hingga kelurahan.
“Yang kita dorong sekarang adalah mendekatkan layanan BPBD ke masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan lumbung logistik mini,” jelasnya, Rabu (15/4).
Lumbung logistik yang dimaksud bukan penyimpanan bahan pangan. Melainkan fasilitas penyimpanan perlengkapan penanganan bencana yang siap digunakan sewaktu-waktu saat terjadi kondisi darurat.
Konsep ini muncul dari evaluasi pola penanganan selama ini, di mana masyarakat masih cenderung menunggu kehadiran BPBD saat bencana terjadi.
Padahal, dalam situasi darurat, kecepatan respons menjadi faktor krusial.
“Nah, ke depan kita ubah. Logistiknya sudah harus lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
BPBD merencanakan lumbung logistik tersebut ditempatkan secara bertahap di titik-titik strategis. Prioritas wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana lebih tinggi, terutama bencana hidrometeorologi yang rutin terjadi.
Namun demikian, tidak semua kelurahan langsung memiliki fasilitas tersebut. Penempatan akan dilakukan berdasarkan peta risiko bencana yang disusun berbasis wilayah.
“Dari 50 kelurahan, tentu tidak semua harus ada. Kita petakan dulu mana yang paling rawan,” jelasnya.
Baca Juga: Profesor Jepang Sambangi Lombok Post, Bahas Geopolitik dan Psikologi Media Bareng Stikes Mataram
Dalam implementasinya, BPBD juga menggandeng pemerintah kecamatan. Ini sebagai titik koordinasi utama agar distribusi dan pengelolaan logistik lebih efektif dan terkontrol.
Selain mempercepat respons, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran. Dengan logistik yang tersebar, mobilisasi personel dan peralatan dari pusat kota dapat ditekan, sehingga biaya operasional bisa lebih terkendali.
“Kalau sistem ini berjalan, kita tidak perlu selalu menggerakkan seluruh sumber daya dari pusat. Biaya operasional bisa ditekan,” katanya.
Lebih jauh, pembangunan lumbung logistik mini merupakan bagian dari strategi besar BPBD l mendorong kemandirian masyarakat menghadapi bencana. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek penanganan awal kebencanaan.
“Kita ingin mengubah paradigma. Dari yang menunggu, menjadi masyarakat yang siap dan mandiri menghadapi bencana,” tegasnya.
Program ini juga akan terintegrasi dengan pembentukan forum pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat. “Sebagai wadah koordinasi dan penguatan kapasitas warga dalam menghadapi potensi bencana,” pungkasnya. (zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin