LombokPost – Diskusi antara Ketua DPC Gerindra Kota Mataram Abd Rachman dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Mataram Prof. Zainal Asikin, Jumat malam (10/4), tidak berjalan biasa. Percakapan mengalir, tetapi isinya tajam.
Menyentuh langsung wajah kepemimpinan, arah kota, hingga cara Mataram mengelola masa depannya. “Kalau kita bicara pemimpin kota, maka dia harus jadi pemimpin semua orang. Bukan kelompok tertentu,” tegas Prof. Asyikin
Nada itu langsung memberi arah diskusi. Menurutnya, persoalan mendasar hari ini bukan semata pembangunan.
Tetapi soal bagaimana pemimpin hadir atau justru absen di tengah masyarakat. Ia membandingkan dengan era kepemimpinan Wali Kota Mataram H. Moh. Ruslan.
“Dulu, tidak ada kampung yang tidak didatangi (Ruslan, Red). Masjid didatangi. Warga disapa. Itu yang setelah kepemimpinan pak Ruslan hilang,” ujarnya.
Bagi Asikin, kehadiran pemimpin bukan sekadar formalitas. Bukan agenda seremonial.
Tetapi inti dari kepemimpinan itu sendiri. “Turun itu bukan pencitraan. Itu kewajiban,” katanya.
Ia bahkan menyentil cara pandang yang kerap mereduksi kedekatan pemimpin dengan rakyat sebagai strategi politik semata. “Kalau hanya datang saat butuh suara, itu bukan kepemimpinan,” tegasnya.
Dalam pandangannya, pemimpin harus mampu menembus semua lapisan sosial. Tidak hanya hadir di ruang-ruang yang nyaman.
Baca Juga: Kemarau Panjang Mulai April, Kota Mataram Siapkan Skenario Darurat Hadapi El Nino Godzilla
“Pemimpin tidak boleh hanya dekat dengan yang rapi, yang mapan. Dia juga harus hadir di tempat-tempat yang sering dihindari,” ujarnya.
Ia menggambarkan secara gamblang: pemimpin harus bisa diterima di mana saja. Di pasar, di kampung, hingga ruang-ruang sosial yang selama ini berada di pinggiran perhatian.
“Kalau dia tidak dikenal di semua lapisan, berarti dia belum jadi pemimpin kota,” katanya.
Dari sana, pembicaraan bergerak ke soal hukum dan investasi. Di titik ini, nada kritiknya mengeras.
Prof Asikin menilai, arah investasi saat ini belum jelas. Bahkan cenderung berjalan tanpa desain besar.
“Kita ini seperti hanya menerima. Selama dia punya uang, kita terima. Padahal belum tentu dia (investor, Red)membawa solusi,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kota tidak bisa dibangun hanya dengan logika “uang masuk”. “Kita butuh investor yang bisa menata kota, bukan sekadar menanam modal,” tegasnya.
Menurutnya, kesalahan dalam memilih investasi justru bisa merusak wajah kota. Ia menyinggung fenomena menjamurnya usaha yang tidak tertata dan tak mengantongi izin, termasuk sektor hiburan, yang di satu sisi tumbuh, tetapi di sisi lain tidak memberi kontribusi maksimal bagi daerah.
“Yang terjadi sekarang, banyak yang tumbuh. Tapi tidak semuanya memberi manfaat,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti lemahnya kepastian hukum dan penegakan aturan. Menurutnya, ketidaktegasan dalam regulasi membuka celah kebocoran potensi daerah.
Baca Juga: Gas Melon Langka di Daerah Tetangga, Disdag Mataram: Stok Kita Aman, Jangan Panik
“Kalau aturan tidak jelas dan tidak ditegakkan, yang untung bukan daerah. Tapi oknum,” ujarnya.
Nada kritik itu tidak berhenti di situ. Ia juga menyinggung bagaimana investasi ilegal atau setengah legal dibiarkan tumbuh, sementara sektor formal justru dipersulit.
“Yang patuh aturan dipersulit. Yang melanggar dibiarkan. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.
Selain itu, persoalan aset daerah juga tak luput dari sorotan. Ia menyebut banyak aset dibangun, tetapi tidak memberi dampak nyata.
“Kita punya aset. Tapi tidak menghasilkan. Ini berarti ada yang salah dalam pengelolaannya,” katanya.
Dari isu hukum dan investasi, pembicaraan bergeser ke wajah kota. Di sini, kritiknya menjadi lebih reflektif.
Ia menyoroti penataan kawasan, khususnya kawasan bersejarah seperti Ampenan, yang menurutnya mulai kehilangan ruhnya. “Kita terlalu sibuk membuat wajah baru, sampai lupa wajah lama yang sebenarnya sudah kuat,” ujarnya.
Ia mencontohkan kawasan-kawasan berbasis komunitas seperti Kampung Bugis, Kampung Arab, dan Kampung Melayu.
Menurutnya, kawasan-kawasan itu sudah memiliki identitas yang kuat secara alami. “Itu branding yang sudah hidup. Kenapa tidak diperkuat?” katanya.
Alih-alih memperkuat identitas tersebut, pembangunan justru sering menghadirkan konsep baru yang belum tentu sesuai dengan karakter lokal. “Kita mulai dari nol lagi. Padahal yang lama sudah jadi,” ujarnya.
Ia bahkan menyentil pola pembangunan yang berulang untuk eks pelabuhan Ampenan yang dibangun, dirombak, lalu dibangun ulang. “Kalau desainnya tidak tepat, akhirnya hanya buang energi dan anggaran,” tegasnya.
Baca Juga: Instruksi Wali Kota, Kendaraan Mataram Belum Uji KIR Tak Kena Tilang, Tapi Wajib Lakukan Ini
Bagi Asikin, masa depan Mataram sangat ditentukan oleh satu hal: keberanian menentukan arah.
Bukan hanya mengikuti arus. “Kalau kita tidak punya arah yang jelas, kota ini akan berjalan, tapi tidak sampai ke mana-mana,” ujarnya.
Sementara itu, Abd Rachman menilai diskusi tersebut sebagai pengingat yang kuat. “Banyak hal yang disampaikan, dan itu sangat tajam. Terutama soal bagaimana pemimpin harus benar-benar hadir di tengah masyarakat,” kata Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mataram ini.
Ia mengakui, tantangan kota ke depan tidak sederhana. Menurutnya, masukan terkait kepemimpinan inklusif dan arah investasi menjadi catatan penting.
“Kita tidak hanya bicara pembangunan, tapi bagaimana memastikan pembangunan itu punya arah dan memberi manfaat nyata,” ujarnya.
Rachman juga menyoroti pentingnya penataan regulasi agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerapan aturan. “Hukum harus menjadi fondasi. Tanpa itu, pembangunan bisa berjalan, tapi tidak terarah,” katanya.
Ia menegaskan, komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk akademisi, menjadi bagian penting dalam merumuskan langkah ke depan. “Ini bagian dari ikhtiar untuk terus memperkaya perspektif dalam membangun kota,” pungkasnya. (zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin