LombokPost - Pada tahun 2026, anggaran sebesar Rp 68 miliar telah disiapkan untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan. Anggaran ini tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri menjelaskan, alokasi tahun ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 54 miliar. Penambahan ini tetap dilakukan meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran di sektor lain.
“Walaupun efisiensi, anggaran penanganan kemiskinan kita tambah. Di sana ada intervensi melalui dana pokir juga, sehingga total akumulasinya menjadi Rp 68 miliar,” ungkap Alwan, Kamis (16/4).
Untuk memastikan efektivitas anggaran, pemkot telah memaparkan program konkret ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rencana intervensi tersebut mencakup penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menargetkan lebih dari 90 ribu warga hingga langkah pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kerja atau diklat serta penguatan sektor UMKM.
Selain itu, pemerintah juga berfokus pada perbaikan infrastruktur dasar bagi masyarakat kurang mampu. Antara lain renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penyediaan sanitasi yang layak.
Baca Juga: Bantah Ada Pembiaran Kafe Ilegal, Kasat Pol PP Mataram: Kami Rutin Operasi, Mana Datanya?
Menurut Alwan, definisi kemiskinan tidak hanya diukur dari penghasilan, namun juga kualitas hunian dan akses sanitasi. Oleh karena itu, OPD terkait akan melakukan sinkronisasi data agar bantuan tepat sasaran.
Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram berada di angka 39,82 ribu jiwa. Untuk menurunkan angka tersebut secara maksimal, pemkot akan melakukan pembagian wilayah intervensi dengan Pemerintah Provinsi NTB.
“Kita sinkronkan dengan program Provinsi melalui Desa Berdaya. Provinsi mengintervensi sekitar 4 sampai 5 kelurahan, sisanya kita yang lakukan pembinaan agar ada penurunan yang jelas,” terangnya.
Konsistensi pemkot dalam menurunkan angka kemiskinan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Alokasi anggaran yang tinggi dibandingkan daerah lain menjadi nilai plus bagi ibu kota Provinsi NTB ini.
Pemkot kini membidik tambahan anggaran melalui insentif dari kementerian. Alwan menyebut Kemendagri memberikan peluang insentif bagi daerah yang dinilai sukses menangani empat isu strategis.
"Informasi dari Kemendagri, akan ada insentif untuk daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, stunting, dan inflasi,” pungkasnya. (chi/r9)