LombokPost – Kasus kematian tragis SS, seorang santri yang diduga menjadi korban pembakaran di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Lombok Tengah, akhirnya menggelinding ke Senayan.
Melalui kuasa hukumnya dari Tim Hotman911, pihak keluarga korban difasilitasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi TVRParlemen.
Di hadapan para wakil rakyat, tabir gelap di balik insiden maut yang terjadi pada Desember 2025 itu dibongkar satu per satu. Isak tangis dan rasa ketidakadilan menyeruak saat tim kuasa hukum membeberkan kronologi yang dinilai sarat akan kejanggalan dan dugaan kongkalikong aparat setempat.
Baca Juga: Pimpinan Ponpes dan Satu Santri jadi Tersangka, Lalai Hingga Santri Tewas Terbakar di Loteng
Diintimidasi Surat Damai di Atas Darah Korban
Putri Maya Rumanti, selaku Kuasa Hukum Hotman911 yang mendampingi keluarga korban dan saksi kunci (ADR dan SAH), mengungkapkan bahwa pihak ponpes sejak awal terkesan lepas tangan. Alih-alih bertanggung jawab atas luka bakar hingga 80 persen yang diderita Sobirin, ponpes justru mengingkari janji bantuan pengobatan.
"Sampai korban meninggal dunia setelah berjuang dua bulan di rumah sakit, bantuan yang dijanjikan itu tidak pernah ada," ujar Putri.
Ironisnya, belum kering tanah makam almarhum, tepat 40 hari setelah kematian Sobirin, pihak ponpes justru menyodorkan surat perdamaian. Beruntung, pihak keluarga menolak keras untuk menandatanganinya.
Ketika ditanya mengapa kasus ini sempat lambat mencuat ke publik, Putri membeberkan adanya tekanan psikologis. "Kakak tiri SS saat itu masih bersekolah di sana, jadi ada rasa sungkan dan takut. Ditambah lagi, keluarga saat itu hanya ingin fokus pada kesembuhan korban," jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
