LombokPost — Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Dexlite mulai menekan biaya operasional sektor kebersihan di Kota Mataram. Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, memberikan sinyal hijau terkait usulan penambahan anggaran guna memastikan armada pengangkut sampah tetap beroperasi normal tanpa pengurangan frekuensi pengangkutan.
Mohan menegaskan bahwa kenaikan harga BBM adalah situasi eksternal yang tidak terelakkan, namun pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dikorbankan.
Ritase Sampah Harga Mati
Wali Kota menekankan bahwa jumlah ritase atau frekuensi pengangkutan sampah dari lingkungan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) tidak boleh dikurangi sedikit pun. Ia tidak ingin efisiensi anggaran justru memicu tumpukan sampah di sudut-sudut kota.
“Ritase tidak boleh berkurang. Meski ada beban tambahan dari kenaikan harga ini, anggaran akan kita sesuaikan di APBD Perubahan nanti. Pelayanan publik tidak boleh terganggu,” tegas Mohan, Sabtu (25/4).
Anggaran Hanya Bertahan Hingga November
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi, mengungkapkan kenaikan harga Dexlite saat ini mencapai 85 persen dari harga normal sebelumnya. Berdasarkan kalkulasi teknis, ketersediaan anggaran BBM saat ini diprediksi hanya mampu bertahan hingga pertengahan November 2026.
“Kenaikannya drastis, hampir dua kali lipat. Jika tidak ada intervensi anggaran di APBD Perubahan, operasional armada sampah hingga penyiraman taman terancam berhenti di akhir tahun,” jelas Denny.
Usulan Tambahan Rp 1,43 Miliar
Sebagai solusi, DLH telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,43 miliar. Sebelumnya, pada APBD murni, DLH telah mengalokasikan Rp 10 miliar untuk kebutuhan BBM secara keseluruhan.
“Total kebutuhan kami menjadi sekitar Rp 11,4 miliar. Dana ini vital untuk mobilitas armada sampah, truk tangki penyiraman taman di RTH, penyiraman median jalan, hingga truk pemangkasan pohon,” rincinya.
Tolak Opsi Pengurangan Rute
Denny secara tegas menolak opsi penghematan melalui pemotongan rute atau pengurangan mobilitas kendaraan. Menurutnya, sektor kebersihan memiliki jadwal yang sangat ketat dan tidak bisa ditawar.
“Kita tidak bisa hemat-hemat di sisi operasional. Kalau ritasenya dikurangi, risikonya sampah menumpuk dan itu masalahnya jauh lebih besar. Kami akan terus memantau fluktuasi harga, namun untuk saat ini, penambahan anggaran adalah satu-satunya jalan keluar agar pelayanan tetap prima,” pungkas Denny. (chi/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin