LombokPost — Kebijakan penggunaan sepeda bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram sebagai upaya efisiensi anggaran mulai menemui kendala di lapangan. Setelah sempat diuji coba, sejumlah pejabat kini mulai mengusulkan opsi penggunaan sepeda motor pribadi dibandingkan harus mengayuh sepeda ke kantor.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengakui bahwa implementasi kebijakan bersepeda ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Faktor jarak tempuh dan kondisi fisik menjadi alasan utama para bawahannya mulai merasa keberatan.
Gowes Terbentur Jarak Domisili
Berdasarkan laporan yang diterima Wali Kota, aspirasi para pejabat mulai bermunculan, terutama dari mereka yang tinggal cukup jauh dari pusat pemerintahan di Kota Mataram.
“Kita sudah coba, tapi memang teman-teman merasa tidak mudah ke kantor dengan sepeda. Akhirnya muncul usulan, ‘boleh tidak kami pakai motor pribadi saja Pak?’,” tutur Mohan menirukan aspirasi para pegawainya, Jumat (24/4).
Para pejabat menilai penggunaan motor pribadi tetap sejalan dengan semangat efisiensi anggaran. Sebab, biaya operasional dan BBM tidak lagi membebani APBD melalui kendaraan dinas, namun secara waktu dan tenaga jauh lebih efektif dibandingkan sepeda.
Esensi Efisiensi: Mobil Dinas "Diistirahatkan"
Mohan menyatakan tengah mempertimbangkan serius usulan penggunaan motor pribadi tersebut. Baginya, esensi utama dari kebijakan ini adalah pengurangan beban belanja daerah melalui pengurangan penggunaan mobil dinas secara masif.
“Lagi saya pertimbangkan, karena memang berat katanya, terutama yang rumahnya jauh-jauh. Nanti saya pikirkan soal regulasi penggunaan motor pribadi itu,” imbuhnya.
Baca Juga: Kado Terakhir untuk Ayah: Kisah Fasya, Remaja Ampenan yang Berhaji Gantikan Almarhum Sang Ayah
Dampak dari kebijakan ini pun mulai terlihat di garasi para pejabat. Kendaraan dinas roda empat kini lebih banyak terparkir. Mohan pun mengingatkan para bawahannya agar tetap memanaskan mesin kendaraan dinas tersebut secara rutin agar tidak rusak karena jarang digunakan.
Menanti Evaluasi Sekda
Terkait statistik efektivitas dan dampak penghematan anggaran secara menyeluruh, Mohan menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan evaluasi setelah satu bulan penerapan.
Di sisi lain, Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, memberikan sinyal bahwa bersepeda ke kantor memang bukan satu-satunya opsi tunggal untuk efisiensi. Mengingat banyak pegawai yang tinggal di luar wilayah kota atau pinggiran, alternatif yang logis harus disiapkan.
“Ini harus kita berikan alternatif. Kita lihat dulu perkembangannya dalam sebulan ini, bagaimana dampak riilnya terhadap penghematan anggaran daerah,” pungkas Alwan. (chi/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin