LombokPost — DPRD Kota Mataram menggelar Rapat Paripurna, Jumat (24/4), dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mataram Tahun Anggaran 2025. Berikutnya, penetapan keputusan DPRD Kota Mataram tentang Catatan Strategis DPRD Kota Mataram tentang LKPJ Wali Kota 2025.
Laporan pansus dibacakan Drs. H. Muhamad Zaini, di hadapan pimpinan dan anggota dewan, jajaran eksekutif, serta unsur Forkopimda. Dalam laporannya, Pansus menegaskan LKPJ adalah instrumen evaluasi strategis untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah, efektivitas kebijakan, serta arah pembangunan ke depan.
“LKPJ Wali Kota sudah kami terima. Analisis serta rekomendasi dewan segera kami sampaikan,” ujar Muhamad Zaini dalam penyampaiannya, Jumat (24/4).
Pansus mencatat, kinerja pembangunan Kota Mataram sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,43 persen, sementara inflasi berhasil dikendalikan di angka 3,21 persen.
Dari sisi sosial, capaian juga tergolong kuat. Angka kemiskinan berada di level 7,15 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,37 atau masuk kategori sangat tinggi.
“Penurunan prevalensi stunting juga menjadi catatan penting, dari 7,78 persen menjadi 5,53 persen,” urainya.
Namun demikian, Pansus menilai capaian tersebut belum sepenuhnya seimbang. Pertumbuhan ekonomi dinilai belum maksimal, dan ketimpangan pendapatan justru meningkat, tercermin dari Indeks Gini yang berada di angka 0,404.
“Ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi hasil pembangunan,” tegas Zaini.
Pendapatan Melampaui Target, Ketergantungan Masih Tinggi
Baca Juga: Kala Kendaraan Sedot Tinja Jadi Pusat Perhatian: Pesan Bangga Dinas PUPR di Hari Kartini
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 1,98 triliun atau 103,64 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target hingga 106,19 persen.
Meski demikian, struktur pendapatan masih didominasi dana transfer pusat yang mencapai sekitar 64 persen. Kondisi ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah masih terbatas.
“Capaian yang melampaui target harus diikuti dengan perencanaan yang lebih akurat dan realistis,” ungkapnya.
Belanja Tinggi, Tapi Belum Sepenuhnya Berdampak
Realisasi belanja daerah mencapai 91,34 persen. Namun, Pansus menyoroti tingginya serapan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan kualitas hasil pembangunan.
Belanja masih didominasi pendekatan output, bukan outcome. Sejumlah program fisik juga belum memberikan dampak langsung akibat kendala perencanaan dan pelaksanaan.
“Permasalahan utama bukan lagi pada serapan anggaran, tetapi pada kualitas hasilnya,” kata Zaini.
Kinerja Sosial Kuat, Ekonomi Perlu Diperkuat
Dalam analisisnya, Pansus menilai kinerja sosial Pemerintah Kota Mataram cukup solid. Penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, serta capaian sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan hasil nyata.
Namun, capaian tersebut dinilai masih didorong oleh intervensi kebijakan pemerintah, bukan oleh kekuatan ekonomi produktif masyarakat. “Pembangunan sosial berjalan lebih cepat dibanding transformasi ekonomi yang menopangnya,” ujarnya.
Rekomendasi: Dari Serapan ke Dampak
Baca Juga: Ujung Tombak Validasi Data, Kelurahan di Mataram Dikerahkan Sisir Peserta BPJS Nonaktif
Pansus DPRD Kota Mataram memberikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya: Penguatan PAD melalui digitalisasi pajak dan optimalisasi aset daerah; Peralihan kebijakan dari berbasis output ke outcome.
Penguatan sektor ekonomi produktif, khususnya UMKM dan investasi; Peningkatan kualitas belanja daerah berbasis dampak; Percepatan pemerataan pembangunan wilayah; dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data.
Selain itu, Pansus juga menekankan pentingnya transformasi kebijakan sosial ke arah pemberdayaan. “Agar penurunan kemiskinan bersifat berkelanjutan,” tegasnya.
LKPJ Diterima, Catatan Jadi Arah Kebijakan
Pada prinsipnya, seluruh fraksi yang tergabung dalam Pansus menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Wali Kota Mataram Tahun Anggaran 2025. Namun, Pansus menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian indikator atau serapan anggaran semata.
“Pembangunan harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat,” tegas Zaini.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menyampaikan apresiasi atas kerja Pansus DPRD yang dinilai komprehensif dan konstruktif. Ia menegaskan catatan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kerja keras Pansus. Seluruh catatan dan rekomendasi akan kami jadikan rujukan dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Wali Kota juga menyebut tantangan utama ke depan adalah memperkuat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. “Kami akan mendorong penguatan sektor produktif, memperluas akses permodalan UMKM, serta meningkatkan kualitas belanja agar benar-benar berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Mataram berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui penguatan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan akuntabilitas publik. “LKPJ ini bukan akhir, tetapi pijakan untuk melangkah lebih baik,” pungkasnya.
Baca Juga: Disperkim Mataram Realisasikan Program RTLH 2026, Fokus Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Miskin
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin