LombokPost – Keberhasilan gelaran Mataram Friday Relax di Teras Udayana mendapat respons dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, menilai kegiatan tersebut positif, namun perlu diikuti dengan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola ruang publik, khususnya terkait keberadaan lapak pedagang.
Ia menyoroti adanya sejumlah lapak di kawasan Udayana yang tidak lagi aktif digunakan untuk berjualan, tetapi tetap berdiri dan terkesan menjadi bangunan permanen milik pribadi.
“Udayana ini harus kita optimalkan. Jangan sampai ada lapak yang sudah tidak berjualan, tetapi dibiarkan berdiri seolah-olah menjadi bangunan permanen milik pribadi. Ini perlu dievaluasi agar ruang publik tetap tertata dan bisa dimanfaatkan secara adil oleh masyarakat,” tegasnya, Sabtu (2/5).
Menurut Ismul, penataan kawasan menjadi penting agar geliat ekonomi yang mulai tumbuh melalui kegiatan seperti Friday Relax tidak justru terhambat oleh persoalan tata ruang dan pengelolaan yang tidak optimal.
Selain itu, ia juga menyoroti tantangan fiskal yang saat ini dihadapi pemerintah daerah, yang menurutnya harus dijawab dengan kebijakan konkret yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.
“Tantangan fiskal hari ini harus dijawab dengan kebijakan ekonomi kerakyatan yang nyata. Salah satunya dengan memberikan akses permodalan kepada para pedagang kecil, agar mereka tidak terjebak pada praktik rentenir maupun pinjaman online,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa intervensi pemerintah dalam hal akses modal, pelaku usaha kecil akan terus berada dalam posisi rentan, meskipun ruang-ruang ekonomi seperti Udayana mulai dihidupkan kembali.
“Kalau ruangnya sudah dihidupkan, tetapi pedagangnya tidak punya kekuatan modal, maka yang terjadi hanya perputaran semu. Pemerintah harus hadir memberi solusi, termasuk skema pembiayaan yang mudah, aman, dan tidak memberatkan,” katanya.
Ismul yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram itu berharap, keberhasilan program seperti Mataram Friday Relax tidak hanya berhenti pada aspek keramaian, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Tiga OPD Di-push Sekda, Diminta Keluar dari Zona Nyaman!
“Ini momentum yang bagus. Tinggal bagaimana kita rapikan tata kelolanya dan perkuat pelaku ekonominya, agar manfaatnya benar-benar dirasakan luas oleh masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin