LombokPost — Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dari sektor retribusi masih menyisakan ruang perbaikan. Tiga OPD pengelola retribusi—Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perdagangan (Disdag)—didorong mulai keluar dari pola kerja lama.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri menegaskan, evaluasi PAD 2025 hingga triwulan pertama 2026 menunjukkan potensi yang belum tergarap optimal. “Kami minta OPD pengelola PAD ini berani keluar dari zona nyaman. Harus ada strategi baru, pembenahan sistem, dan pengawasan yang lebih kuat di lapangan,” tegas Alwan, Kamis (30/4).
Menurutnya, sektor parkir, persampahan, dan pasar masih menjadi tulang punggung PAD. Namun, kontribusinya belum maksimal jika dibanding dengan potensi yang ada.
Data yang dihimpun menunjukkan, retribusi parkir yang dikelola Dishub baru terealisasi Rp 10,2 miliar dari target Rp 18,5 miliar. Retribusi sampah di bawah DLH mencapai Rp 6 miliar dari target Rp12 miliar.
Sementara retribusi pasar yang dikelola Disdag berada di angka 76 persen dari target Rp 7,5 miliar. “Potensinya besar. Tinggal bagaimana kita mengelola dan memaksimalkannya,” ujarnya.
Alwan menjelaskan, kondisi ini tidak bisa dilihat semata dari kinerja di lapangan. Ada faktor kebijakan yang ikut mempengaruhi, terutama terkait penerapan tarif.
“Target kita sudah mengacu pada tarif baru sesuai Perda. Tapi di lapangan masih menggunakan tarif lama, karena kita mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan itu, pemkot tetap mengapresiasi capaian OPD yang mampu menjaga realisasi di atas 50 persen. Namun, ia menegaskan, inovasi tidak bisa ditunda.
“Ke depan, begitu tarif baru berjalan penuh, kita optimistis target bisa dikejar. Tapi sekarang, yang penting bagaimana menggali potensi baru dan menutup celah kebocoran,” katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
