LombokPost – Komisi II DPRD Kota Mataram mengingatkan pemerintah daerah agar penghargaan creative financing yang baru saja diraih dari pemerintah pusat memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Legislatif mewanti-wanti jangan sampai prestasi mentereng tersebut hanya menjadi pemanis di atas kertas, sementara berbagai persoalan fundamental di tengah kota justru diabaikan.
"Banyak juga yang kita lihat penghargaan-penghargaan itu muncul dari kreativitas daerah dalam mempresentasikan sesuatu," kritik Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, Sabtu (23/5).
Irawan membeberkan realita di mana banyak daerah di Indonesia yang sangat mahir dalam menyusun pemaparan program di tingkat pusat agar terlihat memukau. Namun, dalam banyak kasus, keindahan laporan presentasi tersebut sering kali berbanding terbalik dengan kondisi riil pelaksanaan serta dampak konkretnya bagi publik di lapangan.
Pemerintah Kota Mataram ditantang untuk membuktikan predikat kreatif tersebut dengan menyelesaikan berbagai problem menahun yang dikeluhkan warga akar rumput. Beberapa target mendesak yang harus segera diselesaikan di antaranya adalah pembukaan lapangan kerja baru, program UMKM naik kelas, hingga pembenahan sistem transportasi publik yang stagnan.
"Dampaknya di lapangan itu tidak terlalu terasa begitu," sentil Irawan.
Menurut Irawan, selama ini pemerintah daerah kerap kali berlindung di balik alasan keterbatasan APBD maupun PAD setiap kali dikritik mengenai performa pelayanan publik. Kini, setelah kapasitas pengelolaan keuangan Pemkot diakui sangat kreatif oleh pusat, alasan klasik mengenai keterbatasan anggaran tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi.
Dengan adanya pengakuan dan tambahan dana insentif, kreativitas birokrasi ditantang untuk mengurai masalah anggaran agar kualitas pelayanan publik menjadi jauh lebih bagus. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana non-APBD, termasuk penyerapan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), harus dibuka secara terang benderang.
"Jangan cuma kreatif tapi transparansi," seru politisi PKS tersebut.
Dewan menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat berkala demi memastikan asas keadilan pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Evaluasi ini dilakukan agar predikat keuangan kreatif tersebut benar-benar melahirkan solusi konkret, bukan sekadar menjadi alat kosmetik politik bagi jajaran eksekutif.
"Loh kan kita sudah dapat penghargaan kreatif nih, dong tunjukkan," tegas Irawan.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin