LombokPost — Penghargaan Terbaik I Creative Financing se-Nusa Tenggara dan Maluku yang diraih Pemerintah Kota Mataram mendapat apresiasi. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, menilai penghargaan dari Menteri Dalam Negeri itu menunjukkan daerah mulai mampu mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.
“Ini tentu membanggakan. Artinya pembiayaan program-program pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga mampu ditopang dari sumber-sumber lain melalui kolaborasi,” kata Irawan Aprianto, Kamis (21/5).
Politikus PKS itu mengatakan, konsep creative financing yang ia tangkap selama ini berkaitan dengan kemampuan organisasi perangkat daerah (OPD) membangun kerja sama dengan pihak luar. Antara lain BUMD, perbankan, maupun sektor swasta untuk mendukung program daerah.
Ia mencontohkan sejumlah kegiatan pemerintah daerah yang mulai dijalankan melalui pola kolaborasi bersama bank daerah dan perusahaan mitra tanpa sepenuhnya mengandalkan pembiayaan APBD. Selain itu, menurut dia, kreativitas daerah juga dapat dilihat dari kemampuan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), seperti sektor parkir, retribusi pasar, dan sektor potensial lainnya.
“Intinya bagaimana pemerintah daerah ini kreatif mengelola pembiayaan dan mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk menopang pembangunan,” ujarnya.
Meski memberikan apresiasi, Irawan menilai penghargaan tersebut harus menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. DPRD berencana memanggil OPD terkait untuk mendalami faktor-faktor yang membuat Kota Mataram memperoleh penghargaan tersebut.
Menurut Irawan, langkah itu penting agar inovasi yang sudah berjalan tidak berhenti hanya pada seremoni penghargaan. “Kami ingin mendalami faktor-faktornya supaya inovasi ini bisa terus berkembang. Jangan sampai penghargaan ini hanya berhenti di level simbolis,” tegasnya.
Ia mengingatkan, banyak penghargaan daerah yang pada akhirnya hanya kuat di level presentasi, tetapi dampaknya belum terlalu terasa di masyarakat. Karena itu, dewan meminta penghargaan Creative Financing benar-benar mampu menghadirkan manfaat nyata, mulai dari terbukanya lapangan kerja, penguatan UMKM, hingga peningkatan layanan publik.
“Kalau memang sudah dianggap kreatif dalam pembiayaan, maka dampaknya harus terasa. UMKM harus naik kelas, pelayanan publik membaik, dan problem pembangunan kota bisa lebih cepat diatasi,” katanya.
Baca Juga: Buktikan Skema Pembiayaan Kreatif, Dinkes Mataram Sukses Gelar Workshop Stunting Tanpa Bebani APBD!
Irawan juga menyoroti pentingnya optimalisasi sektor pendapatan formal yang sudah dimiliki daerah. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu fokus mencari sumber pembiayaan baru, tetapi justru mengabaikan potensi PAD yang sudah ada.
Menurut dia, realisasi sejumlah sektor PAD seperti retribusi pasar masih perlu mendapat perhatian serius karena capaian pendapatannya belum optimal. “Jangan sampai kita sibuk mencari sumber baru, tetapi sumber utama yang sudah ada justru tidak maksimal. Itu juga harus dibenahi,” ujarnya.
Ia menambahkan, penghargaan tersebut juga membawa keuntungan nyata bagi daerah. Kota Mataram memperoleh insentif Rp 3 miliar dari pemerintah pusat.
Dana itu diharapkan dapat mendukung pembangunan dan memperkuat berbagai program pelayanan masyarakat. “Ini bukan akhir, justru menjadi PR baru bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kreativitas pembiayaan itu benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutup Irawan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram H. M. Ramadhani, menjelaskan penghargaan itu lahir dari kemampuan daerah mencari sumber pembiayaan alternatif di luar ketergantungan terhadap dana transfer pusat. “Creative Financing itu sebenarnya cara pemerintah daerah menyiasati keterbatasan fiskal. Pemerintah pusat sekarang mendorong daerah menjadi entrepreneur government, artinya daerah harus kreatif mencari peluang pendanaan pembangunan,” ujarnya.
Menurut Ramadhani, selama ini sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah diarahkan memperkuat sumber pembiayaan lain seperti optimalisasi PAD, penguatan BUMD, pemanfaatan aset daerah, digitalisasi keuangan, hingga kolaborasi dengan sektor swasta melalui program CSR maupun Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Ia menyebut kota dinilai berhasil menjalankan sejumlah indikator tersebut dalam tiga tahun terakhir. Penilaian dilakukan berdasarkan progresivitas dan pertumbuhan berbagai instrumen pembiayaan kreatif yang diterapkan pemerintah daerah.
“Kalau tidak salah penilaiannya melihat time series tiga tahun terakhir. Jadi dilihat progresnya, percepatannya, dan apa saja langkah yang sudah dilakukan Kota Mataram,” katanya.
Salah satu aspek yang dinilai penting ialah digitalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kebocoran anggaran. Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mendorong optimalisasi aset daerah yang selama ini belum memberikan nilai ekonomi maksimal.
Baca Juga: Warga Mataram Bisa Lapor! Ini Cara Ajukan Permohonan Pemotongan Pohon Rawan ke Dinas LH
Ramadhani mencontohkan aset daerah seperti kawasan pertokoan dan pusat perdagangan yang dinilai masih bisa dioptimalkan kembali. Agar memberikan kontribusi PAD lebih besar bagi daerah.
“Nah, aset-aset daerah yang selama ini nilainya belum maksimal itu harus mulai dimanfaatkan lebih baik supaya bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah,” jelasnya.
Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta melalui dana CSR juga menjadi salah satu poin penting dalam konsep creative financing. Pola itu dinilai membantu pemerintah tetap menjalankan program prioritas meski kemampuan APBD terbatas.
“CSR sekarang diarahkan supaya lebih terfokus mendukung prioritas daerah. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri,” terangnya.
Ramadhani mengakui penghargaan tersebut memang masih dalam lingkup regional Nusra-Maluku. Namun menurutnya, capaian itu tetap penting karena disertai insentif anggaran sekitar Rp 3 miliar dari pemerintah pusat.
“Kalau biasanya penghargaan hanya dapat piagam atau trofi, sekarang ada insentif langsung. Ini tentu sangat membantu daerah,” ujarnya.
Dana insentif tersebut, lanjut dia, tidak disertai arahan penggunaan secara khusus dari pemerintah pusat. Pemanfaatannya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai prioritas pembangunan yang dibutuhkan.
“Tidak ada mandat harus dipakai untuk apa. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan menentukan prioritas penggunaan anggarannya,” katanya.
Meski demikian, Ramadhani menilai penghargaan itu tidak boleh berhenti sebatas simbol prestise semata. Justru capaian tersebut harus menjadi pemicu agar daerah semakin inovatif mencari sumber pembiayaan baru sekaligus memperkuat sektor PAD yang sudah ada.
“Ini harus jadi motivasi supaya kita terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan pembiayaan pembangunan secara lebih kreatif,” tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin