LombokPost — Dinas Kesehatan Kota Mataram memperkuat penanganan stunting melalui sistem rujukan berjenjang dan tata laksana medis yang lebih terintegrasi. Penguatan itu dilakukan lewat Workshop Aksi Cegah Stunting yang melibatkan dokter, bidan, nutrisionis, hingga rumah sakit rujukan di Kota Mataram.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Emirald Isfihan mengatakan, penanganan stunting tidak cukup hanya dengan pemberian makanan tambahan atau protein hewani. Balita yang terindikasi stunting juga harus mendapatkan tata laksana medis yang tepat, termasuk pemeriksaan dokter spesialis anak hingga intervensi lanjutan di rumah sakit.
“Stunting ini kondisi gizi kronis. Jadi tidak cukup hanya diintervensi protein saja. Harus ada tata laksana dan sistem rujukan yang jelas sampai ke dokter spesialis anak untuk memastikan kondisi anak dan penanganannya,” ujar dr. Emirald, Kamis (21/5).
Menurut dia, pola penanganan dimulai sejak tingkat Posyandu. Ketika balita terpantau tidak mengalami kenaikan berat badan saat penimbangan bulanan, maka petugas langsung melakukan intervensi awal berupa pemberian protein hewani.
Jika kondisi belum membaik, penanganan dilanjutkan di Puskesmas. Sementara balita yang telah masuk kategori stunting akan dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis anak.
Di rumah sakit, pasien akan mendapatkan intervensi medis, termasuk pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). Produk tersebut merupakan formula khusus berbentuk susu medis yang digunakan dalam tata laksana stunting sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.
“Kalau ditemukan penyakit penyerta, maka dilakukan pengobatan juga. Setelah itu tetap dipantau lagi oleh teman-teman Puskesmas setiap dua minggu untuk melihat perkembangan berat badan dan status gizinya,” katanya.
Workshop tersebut menghadirkan konsultan spesialis anak dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Para peserta berasal dari seluruh Puskesmas di Kota Mataram dengan komposisi dua tenaga gizi, satu dokter, dan satu bidan dari masing-masing Puskesmas.
Ia mengatakan, kegiatan itu menjadi penguatan kapasitas tenaga kesehatan agar penanganan stunting di lapangan lebih maksimal dan terukur. “Secara teknis sebenarnya sudah berjalan. Tetapi melalui workshop ini kami ingin memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dengan praktik-praktik baik yang sudah berhasil diterapkan di daerah lain,” jelasnya.
Ia mencontohkan Kota Surabaya yang berhasil menekan angka stunting hingga menjadi salah satu daerah dengan prevalensi terendah di Indonesia. Pengalaman dan pola intervensi di daerah tersebut menjadi salah satu materi utama dalam workshop.
Selain tenaga kesehatan, kegiatan itu juga melibatkan berbagai lembaga dan perusahaan. Mereka selama ini ikut membantu program penanganan stunting melalui dana CSR.
Beberapa pihak yang terlibat di antaranya Sarihusada, Baznas, OJK, Bursa Efek Indonesia, Bank NTB Syariah, PLN, ITDC, hingga PT Saraswada sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
Menurut dr. Emirald, kolaborasi lintas sektor menjadi strategi penting di tengah keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, Pemkot terus mendorong skema pembiayaan inovatif atau creative financing agar program kesehatan tetap berjalan optimal.
“Dengan keterbatasan fiskal daerah, kami harus mencari sumber pembiayaan dari luar pemerintah. Alhamdulillah banyak pihak swasta, BUMD, dan lembaga yang ikut membantu percepatan penurunan stunting ini sesuai dengan arah kebijakan dan penghargaan yang diterima kota baru-baru ini,” ujarnya.
Ia menyebut dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk kegiatan pelatihan, tetapi juga bantuan telur, susu, alat ukur kesehatan, hingga intervensi gizi untuk balita stunting.
Data Dinas Kesehatan Kota Mataram menunjukkan angka stunting terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 prevalensi stunting tercatat sebesar 19,64 persen, turun menjadi 17,13 persen pada 2022, kemudian 8,9 persen pada 2023, 7,9 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 5,53 persen pada 2025.
“Harapan kami, semua tenaga kesehatan memahami pola tata laksana stunting dengan baik. Jadi penanganannya cepat, tepat, dan berkelanjutan mulai dari Posyandu, Puskesmas, sampai rumah sakit,” tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin