LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bergerak cepat memperketat sistem keamanan aplikasi presensi digital berbasis lokasi milik pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk mengunci ruang gerak sekaligus mengantisipasi potensi manipulasi kehadiran oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencoba memanfaatkan aplikasi pemalsu koordinat atau Fake GPS.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan digital sejauh ini, rekam jejak kehadiran para pegawai di masih bersih. Meski demikian, pihaknya tidak ingin kecolongan dan memilih bersikap proaktif demi menjaga integritas aparatur.
“Selama ini enggak ada temuan masalah penggunaan aplikasi yang fake, enggak ada. Kalau ada, tetap ada tindakan, nanti kan ada proses kalau itu,” tegas Taufik Priyono, Senin (18/5).
Ia memaparkan, pesatnya perkembangan pemahaman teknologi informasi di kalangan pegawai saat ini menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, literasi digital ini meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Tapi di sisi lain, berpotensi memicu tindakan spekulatif dari oknum tertentu mengelabui sistem absensi. Alasan itulah yang membuat BKPSDM meningkatkan intensitas koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram dalam melakukan pengamanan berkala.
“Untuk beberapa kasus mungkin bisa, makanya kita pengamanannya sekarang agak ketat. Dari Kominfo, kemudian dari admin kita di BKPSDM itu selalu berkoordinasi. Misalnya sekarang sistemnya, aplikasinya ini sudah ada kelemahan, nanti diupdate,” jelasnya.
Untuk memastikan keandalan serta ketahanan sistem, tim teknis internal BKPSDM rutin bertindak sebagai penguji. Melakukan simulasi pengujian penetrasi sistem.
Melalui simulasi ini, tim mencoba memetakan dan membobol kelemahan aplikasi secara mandiri sebelum celah tersebut disalahgunakan. “Teman-teman di BKPSDM juga selalu buat uji coba. Kira-kira ini kelemahannya di mana nih, dicoba misalnya pakai radius lebih jauh. Kalau ada informasi, ‘kok saya bisa absen dari rumah ya?', nah itu dicoba terus sama teman-teman di kantor. Kalau memang itu betul terjadi, diperbaiki lagi aplikasinya,” urainya.
Baca Juga: Bye-Bye Fotokopi! Begini Cetak Biru Transparansi Layanan Publik Mataram Lewat Aplikasi IKD
Mitigasi kecurangan ini dipastikan berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BKPSDM dan Dinas Kominfo berkomitmen mengoptimalkan kapasitas serta keahlian sumber daya manusia (SDM) internal secara mandiri, tanpa melibatkan pihak ketiga.
“Kalau untuk itu enggak, gratis. Kita tidak ada kerja sama dengan pihak ketiga untuk ini, sistem online presensi, enggak ada. Semua Kominfo saja,” jelasnya.
Untuk diketahui, total ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemkot saat ini m 5.940 pegawai. Taufik menilai, penggunaan aplikasi Fake GPS tak hanya bentuk pelanggaran disiplin jam kerja biasa, melainkan sudah dikategorikan sebagai tindakan manipulasi data atau penipuan yang mencederai korps ASN.
Ia menegaskan pihaknya tidak akan segan menjatuhkan sanksi disiplin berlapis. “Sesuai regulasi yang berlaku bagi pegawai yang nekat berbuat curang,” ancamnya. (chi/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin