
LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bergerak cepat memperketat sistem keamanan aplikasi presensi digital berbasis lokasi milik pemerintah daerah.
Hal ini dilakukan untuk mengunci ruang gerak sekaligus mengantisipasi potensi manipulasi kehadiran oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencoba memanfaatkan aplikasi pemalsu koordinat atau Fake GPS.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan digital sejauh ini, rekam jejak kehadiran para pegawai di lingkungan Pemkot masih bersih dari modus canggih tersebut.
Meski demikian, pihaknya tidak ingin kecolongan dan memilih bersikap proaktif demi menjaga integritas aparatur.
“Selama ini enggak ada temuan masalah penggunaan aplikasi yang fake, enggak ada. Kalau ada, tetap ada tindakan, nanti kan ada proses kalau itu,” kata Taufik Priyono.
Taufik memaparkan, pesatnya perkembangan pemahaman teknologi informasi di kalangan pegawai saat ini menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, literasi digital ini meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Tapi di sisi lain, berpotensi memicu tindakan spekulatif dari oknum tertentu untuk mengelabui sistem absensi.
Alasan itulah yang membuat BKPSDM meningkatkan intensitas koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram dalam melakukan pengamanan berkala.
“Untuk beberapa kasus mungkin bisa, makanya kita pengamanannya sekarang agak ketat. Dari Kominfo, kemudian dari admin kita di BKPSDM itu selalu berkoordinasi. Misalnya sekarang sistemnya, aplikasinya ini sudah ada kelemahan, nanti diupdate,” jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




