MATARAM-Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bakal menanggung sembako bagi keluarga terdampak virus Korona. Khususnya keluarga miskin.
"Kita siapkan Rp 28 miliar. Bantuan ini akan kita salurkan setiap bulan. Sampai Oktober mendatang,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh usai rapat tertutup dengan BI, Bulog, dan sejumlah kepala OPD di Aula Pendopo, kemarin.
Merebaknya Covid-19 membuat warga miskin kehilangan pekerjaan. Banyak diantara mereka yang tidak bisa berjualan lantaran Korona.
Bantuan sembako ini menjadi langkah pemkot Mataram untuk mengurangi beban mereka. Selain bantuan dari pemkot, bantuan juga akan diberikan dari pemerintah pusat. “Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban warga,” harap Ahyar.
Tak hanya warga miskin, lanjutnya, namun juga warga yang statusnya orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) juga akan mendapat bantuan. Langkah ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
“Kita ingin warga tidak keluar rumah jika tak ada yang penting,” tegas orang nomor satu di Kota Mataram ini.
Ahyar menegaskan, warga tidak perlu khawatir dengan ketersedian bahan pokok. Minyak, beras, daging, dan gula stoknya tetap ada. Bahkan sampai empat bulan ke depan, ketersediaan bahan pokok tetap ada. “Semuanya ada. Tak perlu khawatir,” ujar Ahyar.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Hj Baiq Asnayati mengatakan, pihaknya diminta Pemprov NTB untuk melakukan verifikasi faktual (verfal) kepada 8.025 KK miskin di Kota Mataram. Ia diminta memberikan data sebanyak itu untuk menerima bantuan sembako bagi warga yang terdampak Covid-19. “Ini bantuannya langsung dari pemerintah pusat,” ucapnya.
Dari data Dinsos, tercatat ada 22 ribu lebih KK mendapat bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin. Dari jumlah tersebut, 17 ribu lebih KK juga menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kita akan cek dulu. Biar tidak tumpang tindih bantuannya,” ucap Asna.
Untuk bantuan PKH, kata dia, disalurkan tiga bulan sekali. Sementara bansos, satu bulan sekali. "Datanya segera kita siapkan. Kita verifikasi dulu," tandasnya.
Terpisah, Kepala Bappeda Kota Mataram H Amiruddin mengatakan, pihaknya akan merevisi anggaran di setiap OPD. Karena, dana Rp 28 miliar itu merupakan dana peralihan dari masing-masing OPD. “Kita alihkan dulu dana di masing-masing OPD untuk penanganan Covid-19,” kata Amir.
Sementara itu, Kepala Bidang Komersial Bulog NTB Eri Nurul Hilal, k menjamin ketersediaan beras untuk warga NTB hingga enam bulan ke depan. "Stok beras di gudang Bulog mencapai 37 ribu ton,” katanya.
Dikatakan, kebutuhan beras masyarakat NTB hanya sekitar 6 ribu ton per bulan. Sedangkan di Kota Mataram kebutuhan per bulannya sekitar 1.800 ton. Atau 22 ribu ton per tahun.
Sesuai dengan arahan Menteri Sosial, kata Eri, cadangan beras pemerintah (CBP) akan dikeluarkan 100 ton untuk setiap kabupaten/kota. CBP dialokasikan pada saat bencana. Seperti gempa dan banjir. Pun juga dengan bencana non alam seperti merebaknya Covid-19.
“Berapa yang dikeluarkan tergantung kebutuhan dari kabupaten/kota,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli mengatakan, untuk hasil panen beras di Kota Mataram satu hektare menghasilkan 6,5 ton sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun di lapangan bisa sampai 7 ton. Bahkan di titik-titik tertentu mencapai 8 ton per hektare. “Tiggal dikalikan saja dengan luas lahan pertanian 1.500 hektare,” ucapnya. (jay/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post