"Saya sebagai ketua komisi I sekaligus Ketua PKS Kota Mataram mengapresiasi pak gubernur yang mengiyakan hibah 16 aset milik Pemprov NTB ke Pemkot Mataram," ungkap Ismul.
Kebijakan Gubernur Zulkieflimansyah ini dinilai sangat baik bagi Kota Mataram. Mengingat, beberapa kali Pemkot mengajukan usulan hibah namun baru kali ini disetujui Pemrpov NTB.
"Makanya saya pikir perlu silaturahmi. Ini harus ditingkatkan (silaturahmi) antara Pemkot dan Pemprov NTB. Karena banyak kepentingan antara Pemkot Mataram dan Pemprov NTB," nilainya.
Apalagi mengingat Kota Mataram menjadi ibu kota provinsi NTB. Sehingga koordinasi, komunikasi dan silaturahmi antara wali kota dan gubernur harus lebih intensif. Ismul juga meminta lampu hijau yang diberikan gubernur harus disusul dan disegerakan.
"Kami di fraksi PKS meminta Pemkot Mataram ayo dong lebih aktif lagi seperti daerah lain. Apalagi kantor dan pendopo wali kota dan gubernur hanya berseberangan jalan," sindirnya.
Silaturahmi terbukti berdampak baik terhadap kemajuan daerah. Buktinya, tadinya BPKAD Provinsi NTB yang semula hanya akan menyerahkan 50 persen aset tetapi dengan silaturahmi wali kota dan gubernur 16 aset justru siap diserahkan. Maka OPD terkait harus mengawal ini agar eksekusi kebijakan hibah aset bisa segera terealisasi.
"Harus dikawal secara teknis oleh OPD terkait. Jangan sampai tidak dikawal," jelasnya.
Sementara Kabid Aset BKD Kota Mataram Nengah Warnanya mengaku pihaknya tetap berkoordinasi dengan Pemprov NTB. Namun sejauh ini belum ada progres tindak lanjut terkait hibah 16 aset Pemprov NTB yang berstatus pinjam pakai oleh Pemkot Mataram. Pasca pertemuan wali kota dan gubernur membahas aset ini.
"Bisa ditanyakan ke BPKAD Provinsi NTB untuk lebih jelasnya bagaimana progressnya. Karena kami sifatnya kan meminta hibah," katanya.
Sementara BPKAD Provinsi NTB yang dikonfirmasi melalui Sekda NTB HL Gita Ariadi mengaku rencana hibah saat ini sedang berproses. "Insya Allah berproses dan ditindaklanjuti," jawabnya singkat. (ton)
Editor : Administrator