“Program unggulan pasangan HARUM (H Mohan Roliskana dan TGH Mujiburrahman) di tahun 2023 itu minim dukungan anggaran. Ini menjadi pertanyaan kami seperti MPP (Mal Pelayanan Publik), program ini sudah dilaunching tapi anggarannya kok minim, hanya Rp 400 juta di APBD 2023,” bebernya.
Tak heran sampai sekarang ia melihat MPP belum juga bisa dioperasikan meski sudah dilaunching sejak Agustus lalu saat perayaan HUT Kota Mataram. Justru Pemkot lebih memprioritaskan program penataan trotoar yang mencapai Rp 3 miliar lebih. Padahal menurutnya itu belum terlalu mendesak. Sehingga ia menyebut program MPP sebagai ‘program bayangan’.
“Karena untuk mensupport program ini (MPP) TAPD menganggarkan hanya Rp 400 juta. Padahal itu sudah dilaunching lho spanduknya,” sindirnya.
Luhur menilai anggaran untuk mendukung MPP sangat tidak relevan. Karena ini menjadi salah satu program yang akan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ini juga menjadi salah satu program unggulan Wali Kota Mataram.
Politisi PAN ini menduga jika minimnya anggaran untuk mendukung MPP karena sistem penganggaran Pemkot Mataram dari atas ke bawah. Bukan dari usulan OPD atau dari bawah ke atas.
Untuk itu, dalam rapat gabungan komisi dengan TAPD nanti ia berharap anggaran ini bisa ditambah. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Meski dalam pengalaman sebelumnya saat membahas anggaran, TAPD dibeberkannya tidak pernah mau mengubah apa yang sudah diusulkan.
“Tapi bagaimana program unggulan HARUM bisa berjalan kalau begini. Dukungan penganggaran itu penting. Wali kota harusnya berada di depan dalam mewujudkan program unggulannya. Bukan TAPD,” pintanya. “Tapi dugaan kami wali kota tidak terlibat langsung dalam penyusunan anggaran. Karena program unggulannya sendiri kok bisa minim anggaran?” herannya.
Hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat dimintanya harus menjadi priorotas. “Kami siap mendukung wali kota terus memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat kota,” sambungnya.
Kepala DPMPTSP Kota Mataram Amiruddin sebelumnya mengaku saat ini memang belum bisa menjalankan MPP. Meski penataan lokasi dan penyekatan untuk layanan sejumlah instansi sudah dilakukan. Namun meubeler dan jaringan untuk menyiapkan layanan yang ada di lokasi tersebut belum tersedia.
“Kami harapkan akhir tahun atau awal tahun depan sudah bisa dioperasikan,” ucapnya belum lama ini.
Untuk tahap awal, pelayanan yang akan dihadirkan di MPP nantinya pelayanan perizinan, layanan Dukcapil, hingga layanan pembayaran pajak daerah. Namun setelah lengkap nantinya semua layanan kepada masyarakat akan dihadirkan di MPP. Mulai dari layanan pembuatan SIM, layanan paspor, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan hingga layanan pembuatan surat nikah meliabatkan KUA di Kementerian Agama Kota Mataram. (ton/r3)
Editor : Administrator