Menanggapi hal ini, Kepala Dikbud NTB H Aidy Furqon mengatakan, tingginya TPT SMK tidak lepas dari jumlahnya yang sangat banyak dibandingkan dengan lulusan diploma. Sementara di sisi lain, lapangan kerja yang tersedia masih minim.
”Itu sebabnya kami telah melakukan perubahan-perubahan melalui roadmap SMK kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri,” ujarnya, kemarin (10/11).
Dikatakannya, sudah dua tahun ini SMK menjalankan pelacakan minat tamatan alumni. Selain itu pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk membuka ruang-ruang kerja. Agar lulusan sesuai kompetensi punya ruang untuk bisa ikut ambil bagian.
”Contohnya seperti Job Fair,” sambungnya.
”Tidak usahlah berimbang mendekati saja dengan formula 60-40 atau 70-30 maka tidak ada anak-anak SMK yang nganggur,” imbuhnya.
Lulusan SMK juga banyak yang masuk kuliah. Artinya, mereka tidak langsung bekerja, tapi melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
Sebab itu, perlu dicek bersama BPS seperti apa pengembangan lulusan SMK penyumbang pengangguran.
Selain melakukan pemetaan pihaknya juga menguatkan kembali vokasi agar menjadi lebih transformatif melalui kerja sama bersama dunia usaha.
Dan dunia industri dengan intervensi 60 persen kurikulum sekolah dalam menciptakan SDM unggul dan berkompeten.
Disinggung mengenai Kota Mataram mendominasi pengangguran terbuka, Aidy Furqon menjelaskan bahwa area kota Mataram sangat terbatas. Misalnya tamatan dari SMKN 3 Mataram siswanya hampir 2.000.
Lulusannya dalam setahun sekitar 400 siswa. Jumlah ini jika disebar di Kota Mataram, maka tidak seluruhnya bisa ter-cover, belum lagi SMK-SMK lainnya di NTB.
Untuk itu, pihaknya mendorong SMK melalui transformatif vokasi yang juga dikerjasamakan dengan pihak asing.
Misalnya di Lembar, bekerja sama dengan kapal-kapal asing. ”Itu banyak keterima meski pun masih kelas dua SMK. Terus di Sikur Lombok Timur bekerja sama dengan Malaysia, itu kita sudah mengirim ribuan anak bekerja di negeri jiran tersebut,” tandasnya.
Kepala BPS NTB Wahyudin membeberkan, TPT tertinggi berdasarkan pendidikan ada di SMK, sebesar 8,24 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah ada di SD, sebesar 0,89 persen.
Dibebeekannya, dibandingkan Agustus 2022, hampir semua kategori pendidikan mengalami penurunan TPT, kecuali untuk tamatan SMK dan Perguruan Tinggi. Naiknya masing-masing sebesar 1,25 poin dan 0,23 poin.
”Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktvitas tenaga kerja,” sambungnya.
Sementara untuk penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan Agustus 2023 masih didominasi tamatan SD ke bawah yaitu sebanyak 42,08 persen. Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu diploma dan universitas sebesar 13,54 persen.
”Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama, baik pada Agustus 2022 maupun Agustus 2021,” jelasnya.
Dibandingkan Agustus 2022, TPT SD dan diploma turun masing-masing 4,45 poin dan 0,23 poin. Sementara penduduk bekerja dengan pendidikan SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,41 persen poin, 2,36 persen poin, 0,49 poin dan 1,41 poin.
”Apabila dibandingkan dengan Agustus 2021, tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah, SMP, dan diploma mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,85 poin, 0,45 poin dan 0,34 poin,” pungkasnya. (fer/r9)
Editor : Redaksi Lombok Post