LombokPost-Provinsi NTB masuk dalam 10 besar provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia, yakni sebesar 2,66 (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di daerah NTB masih terkendali.
“Alhamdulillah, angka inflasi gabungan month to month NTB di bawah angka inflasi nasional sebesar 0,34 persen,” kata Penjabat Gubernur NTB Drs H Lalu Gita Ariadi, M.Si usai mengikuti rakor inflasi 2023 secara virtual yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian di Pendopo Gubernur NTB, kemarin (4/12).
Miq Gite menjelaskan, terkendalinya inflasi di NTB merupakan ikhtiar bersama. Antara Pemprov NTB melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB, berkolaborasi dan bersinergi dengan TPID kabupaten dan kota.
“Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengendalikan inflasi dengan strategi empat K. Yaitu menjamin; ketersediaan stok pangan, kelancaran distribusi rantai pasok pangan, keterjangkauan harga pangan, dan komunikasi yang efektif,” katanya.
Pelaksanaan strategi 4K tersebut juga dilakukan melalui gerakan Jumat Salam. “Pemerintah turun ke desa-desa dengan melakukan edukasi berbelanja bijak, bazar pangan murah. Serta sinergi program dan kegiatan pemprov dan kabupaten/kota.
Penjabat Gubernur NTB Miq Gite bahkan memberikan atensi khusus terhadap pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan, sesuai arahan pemerintah pusat. Untuk itu, Miq Gite langsung melakukan berbagai kebijakan. Salah satunya memperbanyak pelaksanaan gerakan pangan murah (GPN). Hal ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas harga bahan pokok di pasar.
Selain itu, Pemprov NTB juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bulog NTB berkaitan dengan ketersediana bahan pangan di NTB, khususnya beras sebagai salah satu komoditas utama penyumbang inflasi.
“Begitu juga dengan stakeholders lain, seperti kepolisian dan tim pengendali inflasi daerah (TPID). Pemprov NTB terus berkoordinasi untuk menentukan kebijakan dalam mengendalikan inflasi,” katanya.
Beberapa program Pemprov NTB juga disinkronkan dengan program pemerintah pusat, khususnya melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional. Hal ini sebagai instrumen pengendalian inflasi di NTB dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Salah satu keputusan penting yang diambil adalah mengintervensi pasar untuk menstabilkan harga beras sebagai penumbang utama terjadinya inflasi. Yakni program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan dan program pasar murah.
Gabungan Inflasi
Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyebutkan, pada November 2023, inflasi di Provinsi NTB terjadi di Kota Mataram dan Kota Bima. Gabungan inflasi bulanan di dua kota tersebut sebanyak 0,34 persen. Angka ini di bawah inflasi nasional sebesar 0,38 persen.
“Daerah kita, gabungan Kota Mataram dan Kota Bima terjadi inflasi 0,34 persen. Jadi kita berada di bawah angka inflasi nasional dari bulan ke bulan," kata Kepala BPS NTB Wahyudin.
Dijelaskan, sebanyak 11 kelompok komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yakni makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Selanjutnya perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga; kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi dan jasa keuangan; rekreasi, olahraga, dan budaya; penyediaan makanan dan minuman/restauran, dan perawatan pribadi jasa lainnya.
“Dari 11 kelompok komoditas angka inflasi tertinggi secara inflasi bulan ke bulan, kita bisa melihat dari sisi perawatan pribadi jasa lainnya sebesar 0,85 persen. Sementara itu komoditas pakaian dan alas kaki sebanyak 0,72 persen tetapi memiliki andil yang lebih tinggi," urai Wahyudin.
Sementara lima komoditas penyumbang inflasi pada November 2023, khususnya di Kota Mataram yaitu; cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, cabai merah, bawang merah, dan emas perhiasan.
“Untuk deflasi (penurunan harga), yaitu daging ayam ras, tongkol diawetkan, beras, angkutan udara, dan telur ayam ras,” katanya.
Sedangkan di Kota Bima, komoditas pemicu inflasi yakni beras, bahan bakar rumah tangga, cabai rawit, emas perhiasan, dan tomat. Untuk deflasi terjadi pada komoditas ikan bandeng/ikan bolu, bensin, ikan kembung/ikan gembung, ikan layang/ikan benggol, dan telur ayam ras.
Nilai Tukar Petani
Sementara itu, nilai tukar petani (NTP) pada November 2023 sebesar 121,12. Jumlah ini naik 0,61 persen dibanding NTP bulan sebelumnya.
Kenaikan NTP dikarenakan kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 1,18 persen lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,58 persen.
NTP adalah perbandingan It terhadap Ib dan menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.
Berdasarkan data yang dirilis BPS NTB, sebagian besar NTP bernilai di atas 100. Kecuali untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 98,06. Sub sektor lainnya masing-masing: tanaman pangan 127,02, hortikultura 136,08, peternakan 105,56, dan perikanan 108,59.
Pada November 2023 juga terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) sebesar 0,87 persen. Hal ini dipicu kenaikan indeks pada kelompok pengeluaran. Di antaranya; makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga.
Selanjutnya; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kesehatan; rekreasi, olahraga, dan budaya; penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Sementara untuk nilai tukar usaha rumah tangga pertanian (NTUP) Provinsi NTB November 2023 sebesar 122,77 atau naik 1,12 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. (lil)
Editor : Haliludin