LombokPost-Kantor Wali Kota Mataram yang baru dipastikan bakal dibangun tahun depan. Anggarannya sudah disiapkan setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram menggelar rapat penentuan Rencana Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS).
“Kita siapkan di awal Rp 17 miliar,” kata Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri.
Tetapi, anggaran tersebut masih dalam perencanaan. Bisa saja akan ditambah jika keuangan fiskal daerah bertambah.
”Bisa saja ditambah menjadi Rp 40 miliar nantinya,” ujarnya.
Penambahan itu juga nanti akan dibahas bersama DPRD Kota Mataram. Guna menentukan persiapan anggaran untuk pembangunannya.
”Harus ditetapkan bersama nanti jumlah anggarannya bersama legislatif,” ungkapnya.
Pengerjaan kantor Wali Kota Mataram yang baru rencana akan dibangun di Jalan Lingkar, Jempong.
Berdekatan dengan tugu Mataram Metro. ”Kalau dari perencanaan, pembangunannya membutuhkan anggaran Rp 200 miliar-an,” ujarnya.
Tetapi, pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Disesuaikan dengan keuangan daerah.
”Tetap kita akan pertimbangkan atas kemampuan daerah,” jelasnya.
Pembangunan kantor Wali Kota Mataram yang baru sempat menjadi persoalan perdebatan antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, hal itu wajar terjadi.
”Sebab, dewan juga menjalankan fungsi legislasi atau pengawasannya,” ujarnya.
Pemkot Mataram tetap akan melihat kemampuan daerah. Sehingga, penganggarannya akan disiapkan setiap tahun.
”Kita jalankan proyeknya nanti secara bertahap,” kata dia.
Menurutnya, pembangunan kantor Wali Kota Mataram yang baru tidak akan mempengaruhi program lainnya.
Sebab, anggarannya sudah disesuaikan berdasarkan kemampuan daerah. ”
Kalau program di masing-masing OPD itu tetap berjalan. Terutama, pada pelayanan publik tidak akan ada yang tersendat,” ujarnya.
Untuk itulah, Pemkot Mataram harus melihat susunan program dari masing-masing OPD.
”Mana program OPD yang prioritas sudah diprioritaskan juga,” kata sekda.
Pembangunan kantor Wali Kota Mataram yang baru harus dibangun. Karena, program tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). ”Kalau sudah masuk (RPJMD), otomatis harus dilaksanakan,” ungkapnya.
Menurutnya, kantor Wali Kota Mataram yang ada saat ini kurang representatif. Terutama halamannya yang kurang luas. ”Ini juga bangunan lama. Kurang representatif,” tandasnya. (arl/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post