LombokPost - Kementerian Sosial (Kemensos) RI merencanakan kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat dimulai Juli mendatang.
Untuk tahap awal di NTB, program ini akan dipusatkan di Sentra Paramita Mataram.
“Ini penetapan lokasi dari pemerintah pusat, untuk yang tahap pertama,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB Nunung Triningsih kepada Lombok Post, Jumat (16/5).
Baca Juga: Band Wali Gelar Tur Asia ‘CARI JODOH KE ASIA’ 2025, Catat Tanggal dan Fakta Menariknya!
Dipilihnya Sentra Paramita Mataram karena sarana dan prasarana di lokasi tersebut dinilai sudah memenuhi syarat.
Pelaksanaan tahap awal ini juga sambil menunggu proses verifikasi calon lokasi yang diusulkan pemprov dan pemda kabupaten/kota.
“Kami dari provinsi dan kabupaten/kota sudah merekomendasikan, tetapi sekali lagi untuk tahap pertama ini, sarpras Sentra Paramita Mataram yang sudah siap,” jelasnya.
Baca Juga: Kota Bima Dapat Bantuan 187 Rumah Bagi Warga Miskin dari Kemensos
Sekolah Rakyat berkonsep asrama ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Namun, di Sentra Paramita Mataram baru akan dibuka untuk jenjang SMP, dengan empat rombongan belajar (rombel) berisi 100 siswa yang semuanya berasal dari Lombok Barat (Lobar).
Sebelumnya, calon siswa dan orang tua telah mengikuti sosialisasi program Sekolah Rakyat. Saat ini, proses penerimaan siswa baru sedang berlangsung.
Nunung menegaskan, seleksi masuk Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik, melainkan melalui verifikasi administrasi dan kunjungan lapangan oleh pendamping sosial, Dinsos, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: KSB Punya Perpustakaan Kekinian, Bupati Minta OPD Tingkatkan Literasi
Sesuai ketentuan, siswa harus berasal dari keluarga desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu kategori miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan.
“Verifikasinya sampai tanggal 26 Mei ini,” kata mantan Kepala DP3AP2KB NTB ini.
Sementara itu, calon lokasi Sekolah Rakyat yang diusulkan Pemprov NTB sudah mulai beroperasi. Lokasi tersebar di eks Akademi Pariwisata (AKPAR) Selong di Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Lotim, seluas 5,4 hektar; lahan kosong di Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Sumbawa, seluas 10 hektar; dan lahan kosong di Desa Pandai, Kecamatan Woha, seluas 31 hektare.
“Jumat ini (16/5), Red, mulai disurvei Kementerian PU didampingi tim daerah,” tandasnya.
Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial Kemasyarakatan H Ahsanul Khalik mengatakan, proses verifikasi calon siswa menandai tahapan krusial dalam seleksi peserta Sekolah Rakyat.
“Tim harus mengingat bahwa tujuan utama dari program ini adalah untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan secara sosial-ekonomi,” jelasnya.
Baca Juga: Pengacara Azril Desak Kejati NTB Tetapkan Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi LCC
Atas nama Gubernur NTB, ia berharap tim verifikasi mengutamakan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada yang paling membutuhkan, tidak hanya mencakup data administratif, tetapi menggunakan pendekatan humanis.
“Kunjungan lapangan perlu, untuk menangkap kenyataan sebenarnya dari kondisi keluarga calon siswa,” terangnya.
Ia menekankan pentingnya mengombinasikan sumber data secara cermat untuk memperkuat objektivitas dan akurasi keputusan pengambilan. Intervensi subjektif atau titipan harus dihindari.
“Integritas proses seleksi adalah kunci agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi rumah bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem,” ucapnya.
Baca Juga: Polisi Bakar Ganja 380 Gram Pesanan Mahasiswa di Mataram
Dokumentasi setiap tahapan verifikasi juga penting untuk akuntabilitas, pembelajaran ke depan, dan perlindungan dari potensi gugatan.
"Kita harus memastikan bahwa setiap kursi yang tersedia di Sekolah Rakyat diisi oleh anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Mereka adalah anak-anak yang masa depannya akan berubah karena kejadian ini," tutupnya. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida