Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil III Lombok Timur itu juga berharap mitra kerja Komisi V dapat memberikan laporan berkala pada legislatif.
“Program MBG ini kami pantau terus berjalan. Terakhir di sejumlah Kecamatan di Lombok Timur. Kami berharap ada laporan secara berkala yang bisa kami terima. Karena ini juga merupakan tugas kami dalam melakukan pengawasan,” kata Wahyu pada Lombok Post, kemarin (21/5).
Program MBG hari ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Di mana masih terdapat pro dan kontra terhadap pelaksanaannya.
Dari reses yang dilakukan, ia juga banyak menyerap masukan warga terkait program tersebut.
MGB sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran menelan anggaran yang signifikan.
Karena itu, pemerintah harus dapat memastikan program tersebut terealisasi dengan baik.
“Jangan sampai ada lagi desas-desus dan isu tentang kualitas makanan yang tidak bagus, keterlambatan pengantaran, dan persoalan lainnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat pada program ini,” ujarnya.
Ia menekankan pada Dinas Kesehatan NTB selaku mitra kerja Komisi V untuk tidak bertindak pasif.
Di sisi lain, ia juga berharap pemerintah provinsi memastikan kesiapan 10 kabupaten/kota. Dengan harapan program tersebut dapat terealisasi secara merata di Bumi Gora.
“Jangan sampai di Mataram sudah 50 persen, di Lombok Timur masih 10 persen. Begitu juga di daerah-daerah lainnya. Kita berharap program ini bisa terealisasi secara merata. Jadi harus dipastikan kesiapannya secara matang,” ujarnya.
Di saat yang sama, Wahyu juga menekankan agar program MBG diprioritaskan untuk dapat didahulukan di daerah atau wilayah yang benar-benar membutuhkan program tersebut.
Baca Juga: Lima Siswa SD Keracunan Usai Santap MBG, Dikes Lombok Tengah Sebut Akibat Ini
“Untuk support MBG ini kami berharap agar dapat dilakukan dari pesisir, baru kita mengarah ke pusat. Jangan sampai kita ini pemerataan yang melalui pusat baru kita menyentuh yang ada di pesisir,” tegasnya.
Editor : Redaksi Lombok Post