LombokPost - Mataram adalah contoh di mana hotel berbintang dan hotel melati alias homestay tumbuh berdampingan sejak lama. Masing-masing punya pasarnya sendiri.
Pelanggan yang punya anggaran lebih dan butuh fasilitas ekstra tentu memilih hotel berbintang. Sedangkan yang butuh penginapan dengan harga terjangkau di Mataram, homestay pilihannya.
Namun tak selamanya kedua jenis akomodasi ini seirama berdampingan. Tak jarang gesekan terjadi. Salah satunya disebabkan supply and demand yang mulai tak seimbang antara hotel dan homestay di Mataram yang sepintas sudah sangat banyak.
Baca Juga: Akui Saja, Urusan yang Satu Ini Mataram Kalah Telak dari Lombok Tengah
Beberapa hotel berbintang mulai melakukan perang tarif. Menurunkan harga, demi mengejar konsumen, terutama pada momen low season. Pihak homestay pun tergencet.
Ini memang soal pasar bebas. Tamu bebas memilih, pengusaha hotel berbintang maupun homestay bebas berstrategi.
Belakangan, muncul pemain baru. "Musuh bersama" itu bernama kos-kosan elite atau premium. Harganya cenderung mahal, jika dibandingkan kos-kosan biasa. Tapi jika dibandingkan harga homestay apalagi hotel berbintang, kos-kosan elite jelas lebih murah.
Baca Juga: Top 10 Kota Paling Maju di Luar Jawa, Mataram Masuk Jajaran Elite
Fasilitas yang ditawarkan kos-kosan elite ini terbilang lengkap. AC bahkan air panas dan air dingin lengkap tersaji. Beberapa menawarkan layanan laundry hingga sarapan. Keamanan juga dipikirkan, plus area parkir memadai. Sangat mirip homestay bahkan mungkin juga hotel berbintang di Mataram.
Kos-kosan elite di Mataram ini juga menerima kosan mingguan, bahkan harian. Karena regulasi pajak yang berbeda, kos-kosan elite mampu memberikan harga menarik dengan fasilitas yang juga tak kalah.
Jadilah homestay di Mataram digencet dari dua sisi. Hotel berbintang yang menurunkan harga, dan kos-kosan elite yang menaikan fasilitas. "Banyak yang sekarang bikin rumah pondokan premium. Mulai booming sejak MotoGP pertama digelar," ungkap Camat Cakranegara Irfan Syafindra Soerati, Senin (19/5).
Ia menuturkan, kosan itu memiliki fasilitas lengkap. Mirip hotel. “Tapi mereka tetap kos-kosan. Bahkan ada yang disewakan harian, Rp 150 ribu per malam,” terangnya.
Model kos-kosan harian ini, lanjut Irfan, menjadi keluhan utama para pengusaha hotel. Sebabnya, mereka harus tunduk pada regulasi pajak dan perizinan yang ketat, sementara para pemilik kos-kosan elite ini tidak dikenai pajak karena tak termasuk kategori objek pajak berdasarkan regulasi saat ini. "Pihak hotel bilang: Kami bayar pajak, mereka tidak. Padahal dari sisi bisnis, mereka sudah premium. Sudah mirip hotel, tapi tak tersentuh pajak," tuturnya.
Kondisi ini membuat banyak pihak menilai ada potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap optimal. Kawasan seperti Cakra Barat, Cilinaya, hingga Sapta Marga yang kesemuanya masuk Kota Mataram kini dipenuhi kos-kosan elite dengan tarif bulanan Rp 2,5 juta hingga Rp 4 juta. Lengkap dengan kulkas, spring bed, AC, microwave, hingga shower modern. "Bahkan beberapa menyediakan layanan cleaning service, tinggal tambah biaya bulanan. Kalau dirata-rata, biaya hidup di kos elite itu sekitar Rp 3–4 juta per bulan. Dan penuh, lho," beber Irfan.
Namun, keterbatasan regulasi membuat potensi ini belum bisa dijadikan sumber pendapatan resmi kota Mataram. Upaya pun mulai didorong, termasuk kabar dari DPRD Kota Mataram yang menginginkan adanya judicial review terhadap aturan perpajakan kos-kosan.
Sementara itu, pelaku usaha hotel kelas melati alias homestay di Kota Mataram, mengungkapkan usahanya makin kesulitan bersaing lantaran jasa rumah kos tidak lagi menjadi objek pajak daerah seiring dengan berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Politisi Demokrat I Gusti Bagus Hari Sudana Putra mengatakan kebijakan itu tidak adil bagi pemilik hotel kelas melati.
Sebab, pemilik hotel kelas melati harus bersaing dengan rumah kos elit karena menyasar kalangan konsumen yang sama. Sementara, rumah kos elit tidak dikenakan pajak hotel. "Mereka (kos-kosan) bebas bisa menjual sewa dari tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian seperti hotel," katanya.
Di tengah transformasi industri pariwisata global, Indonesia menegaskan komitmen pada pariwisata berbasis lokal. Festival Homestay Nusantara (FHN) 2025, yang digelar di Buleleng, Bali Utara pada 23–25 Mei, menjadi manifestasi nyata dari peran strategis Indonesia Homestay Association (IHSA) dalam mendorong ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk di Mataram.
"FHN 2025 tak sekadar festival, tapi forum strategis: mulai dari seminar nasional, FGD, pameran, Rakernas IHSA, hingga Cultural Gala dan IHSA Awards. Semua ini dirancang untuk memperkuat peran homestay sebagai garda depan pariwisata komunitas," kata Taufan Rahma di, pemerhati pariwisata.
Di bawah kepemimpinan H. Alvy Pongoh IHSA tidak berhenti pada narasi. Tujuh pointer strategis mereka tegaskan arah:
1. Penyederhanaan legalitas usaha homestay UMK
2. Penegasan definisi homestay yang berbasis host
3. Standardisasi SDM dan layanan homestay
4. Penguatan promosi daring dan luring
5. Sinergi hotel dan homestay, bukan persaingan
6. UU Kepariwisataan yang inklusif dan adil
7. Komitmen pada pariwisata komunitas berkelanjutan
"Festival ini membuktikan bahwa IHSA bukan sekadar asosiasi, tetapi lokomotif kebijakan pariwisata akar rumput. Homestay tidak lagi jadi pelengkap, tapi pusat gerakan pariwisata yang membumi, menghidupkan ekonomi lokal, dan melestarikan budaya," imbuh Taufan Rahmadi.
FHN 2025 bukan hanya perayaan, tapi proyeksi masa depan pariwisata Indonesia yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada desa. "Kita tidak sedang membahas bagaimana menjaga homestay agar tetap hidup, tapi bagaimana menjadikan homestay sebagai kekuatan ekonomi rakyat, pilar budaya bangsa, dan penentu arah masa depan pariwisata Indonesia," tegas Taufan Rahmadi yang juga dewan pakar GSN Bidang Pariwisata/ ketua Dewas DPP IHSA. (yuk/zad/r6)
Editor : Prihadi Zoldic