LombokPost – Renovasi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram dengan anggaran fantastis senilai Rp 4,3 miliar menuai sorotan tajam dari legislatif. Di tengah capaian kinerja yang belum memuaskan dan banyaknya kantor organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang tak kalah memprihatinkan, proyek ini dipertanyakan urgensinya.
Kepala Dishub Kota Mataram Zulkarwin, menegaskan proyek renovasi tersebut bukan untuk memoles tampilan luar atau gaya-gayaan semata. Menurutnya, bangunan kantor yang dibangun sekitar tahun 2007 itu sudah mengalami banyak kerusakan.
“Sudah dibangun lama. Kondisinya bocor, kusen banyak yang lepas, pagar juga rusak, dan yang di belakang itu ada ATCS, atapnya memang perlu penanganan karena server kita di situ,” katanya, Kamis (17/7).
Renovasi mencakup perbaikan atap, peninggian paving block yang sebelumnya lebih rendah dari jalan, serta penataan lanskap halaman depan. Beberapa elemen juga disisipkan untuk memperkuat identitas seperti penggunaan panel aluminium (ACP) di bagian fasad.
Namun ia menegaskan, fokus utama bukanlah pada tampilan, melainkan fungsi ruangan. “Kita utamakan untuk akomodasi ruangan kepala bidang, UPTD Parkir, ATCS, bidang lalu lintas, sekretariat, dan angkutan. Supaya lebih nyaman, bukan renovasi total,” jelasnya.
Namun, Wakil Ketua Komisi 3 Bidang InfrastrukturDPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron mengkritik tajam kebijakan eksekutif ini. Ia menilai renovasi tersebut tidak dibicarakan dengan DPRD sebelumnya dan terkesan muncul tiba-tiba tanpa melalui proses musyawarah.
“Kami di komisi saja tidak pernah diajak bicara. Tiba-tiba tayang di LPSE, tahu-tahu sudah dibangun,” sesalnya.
Lebih dari itu, Gufron menilai pembangunan kantor ini tidak sejalan dengan prioritas pembangunan ke depan berdasarkan situasi saat ini. Ia menilai seharusnya pemerintah lebih fokus pada program-program antisipasi bencana dan layanan yang menyentuh masyarakat langsung.
“Harusnya fokus kita saat ini adalah bagaimana menangani persoalan banjir yang terjadi kemarin,” tegasnya.
Gufron juga mempertanyakan dasar pemberian anggaran besar kepada Dishub yang dianggap belum menunjukkan kinerja maksimal, terutama dalam hal pendapatan asli daerah (PAD). “PAD-nya (dari sektor parkir) dari dulu nggak pernah tercapai. Tapi malah dibangunkan gedung,” ucapnya kecewa.
Ia menilai langkah pemerintah tidak adil dan mengabaikan prinsip reward and punishment. Menurutnya, jika OPD yang tidak mencapai target tetap diberi “bonus” berupa renovasi besar-besaran, maka tidak akan ada dorongan bagi OPD lain berkompetisi secara sehat.
“Kalau orang yang tidak tercapai PAD-nya tetap dibangunkan, besok semua OPD tidak mau kejar target,” sindirnya.
Sorotan lain diarahkan pada prioritas anggaran. Gufron menyebut masih banyak OPD lain yang kondisi, bahkan tidak punya kantor namun performa lebih baik.
“Kenapa harus Dishub yang dibangun? Banyak OPD lain yang kantornya belum memadai dan kinerjanya lebih baik,” kata dia.
Ia juga mengungkapkan, beberapa program unggulan Dishub hanya gencar dipublikasikan namun tidak berumur panjang. Salah satunya layanan bemo kuning gratis untuk pelajar yang saat ini nyaris tak terlihat.
“Seminggu dua minggu hilang, nggak kelihatan lagi sekarang,” katanya.
Lebih serius lagi, Dishub dinilai lalai dalam menangani penerangan jalan umum (PJU). Ia mengingatkan pada 26 Juli mendatang, Kota Mataram akan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas), dan penerangan kota akan menjadi sorotan nasional.
“Jangan sampai nanti Mataram ditulis gelap gulita, Dishub harus pastikan balon lampu diganti,” tegasnya.
Gufron pun mempertanyakan apakah renovasi ini dilakukan berdasarkan penilaian objektif atau karena faktor “like and dislike”. “Banyak kekurangan tapi malah dapat anggaran,” katanya sinis. (zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin