LombokPost-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat strategi pencegahan korupsi dengan menggandeng organisasi besar. Kali ini, KPK bekerja sama dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) untuk membangun budaya integritas, termasuk soal pengelolaan tambang.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan pentingnya sinergi dengan ormas seperti Muhammadiyah untuk menanamkan nilai antikorupsi sejak dini.
Menurutnya, jaringan Muhammadiyah yang luas di pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat menjadi mitra strategis dalam membangun budaya integritas.
“Kolaborasi ini memperkuat langkah KPK mendorong gerakan antikorupsi yang tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga membentuk karakter moral melalui pendidikan dan organisasi keagamaan,” kata Ibnu dalam keterangannya, seperti dilansir dari JawaPos.com.
Dalam audiensi dengan PP Muhammadiyah, KPK dan Muhammadiyah membahas pengembangan modul pendidikan antikorupsi berbasis nilai agama.
Termasuk melibatkan civitas akademika Muhammadiyah dan memperkuat peran tokoh masyarakat sebagai agen integritas.
Ibnu juga menegaskan integritas perlu dijaga di semua lini, termasuk tata kelola organisasi.
Muhammadiyah dinilai berperan penting dalam membentuk ekosistem pendidikan dan organisasi yang bersih.
“Kerja sama ini merupakan strategi jangka panjang dalam membangun budaya antikorupsi yang mengakar. Pendidikan karakter menjadi instrumen utama dalam pencegahan korupsi yang tumbuh dari akar rumput,” jelasnya.
Tak hanya soal pendidikan, KPK juga menyoroti pengelolaan tambang. Ibnu mengingatkan pentingnya patuh pada regulasi, termasuk PP No 25 Tahun 2024 tentang usaha pertambangan mineral dan batubara.
Baca Juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Google Cloud di Era Nadiem Makarim
Ia mengingatkan, pengelolaan tambang oleh organisasi masyarakat harus sesuai prinsip legalitas, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Praktik pengelolaan yang bertanggung jawab diharapkan mampu mencegah penambangan ilegal dan meningkatkan penerimaan negara," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah PP Muhammadiyah M. Busyro Muqoddas menyambut baik kerja sama dengan KPK. Muhammadiyah disebut memiliki tanggung jawab moral terlibat dalam pemberantasan korupsi.
“Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, keadilan sosial, dan integritas personal adalah kunci menciptakan perubahan yang berkelanjutan,” ujar Busyro.
Busyro juga menegaskan, Muhammadiyah siap menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan komitmen keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
"Organisasi ini bertekad mengelola tambang secara bertanggung jawab, melibatkan kader dan profesional dari internal persyarikatan, serta menggunakan teknologi ramah lingkungan," pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa