LombokPost – Ancaman abrasi yang menghantui warga pesisir Kota Mataram kini menemukan titik terang. Usulan anggaran senilai Rp145 miliar untuk penanganan abrasi di empat lokasi kritis telah mendapatkan respons positif dan kini tercatat dalam database Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ini menjadi kabar baik setelah bertahun-tahun usulan serupa diajukan tanpa kejelasan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengungkapkan rasa syukurnya atas perkembangan ini.
"Alhamdulillah, usulan kami disambut positif dan sudah masuk ke data Bappenas. Semoga bisa segera," ujarnya.
Masuknya usulan ke database Bappenas menjadi sinyal kuat adanya perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap permasalahan abrasi di Mataram.
Dinas PUPR Kota Mataram telah mengusulkan empat lokasi rawan abrasi yang membutuhkan penanganan mendesak, yakni Pantai Bintaro, Pantai Pondok Prasi, Pantai Mapak, Pantai Tanjung Karang. Keempat lokasi ini dianggap sangat mendesak untuk segera dibangun riprap atau susunan batu besar, berfungsi sebagai pelindung pantai dari erosi. Total kebutuhan anggaran untuk keempat titik ini mencapai Rp145 miliar. Lale menyadari bahwa realisasi mungkin tidak langsung mencakup seluruh titik.
"Kami mengusulkan secara keseluruhan empat titik itu, tapi kalau dari segi anggaran hanya diberikan dua titik, tidak masalah," jelasnya.
Penentuan lokasi prioritas akan menjadi kewenangan pemerintah pusat, meski Pemkot Mataram telah menyiapkan desain penataan untuk keempat lokasi.
Setiap kali terjadi gelombang pasang, kekhawatiran akan ancaman terhadap rumah warga di sekitar pantai selalu meningkat.
"Semua urgent sih sebenarnya. Dari empat titik itu semua urgent," tegas Lale.
Namun, realisasi akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah pusat. Empat lokasi yang diusulkan memiliki panjang garis pantai yang berbeda-beda, sehingga nantinya kebutuhan anggaran juga akan bervariasi, disesuaikan dengan panjang penanganan di masing-masing titik.
Usulan penanganan abrasi ini bukanlah hal baru. Lale mengakui bahwa usulan serupa sudah diajukan berulang kali, bahkan setiap tahun, dengan penyesuaian harga satuan.
"Tumben tahun ini direspons, dan semoga bisa terealisasi walaupun saat penyampaian proposal kami melalui online," tambahnya.
Proses pengajuan proposal juga melibatkan dukungan dari anggota DPR RI yang membantu menyampaikan usulan langsung ke Bappenas. Meskipun waktu pengerjaan proyek abrasi ini belum pasti, masuknya data ke database Bappenas menjadi langkah penting. Pengerjaan fisik nantinya akan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS).
Baca Juga: Abrasi Pesisir Mataram Kian Parah, Dewan Minta Harus Segera Ditangani
Sebelumnya, Walikota Mataram Mohan Roliskana, juga menegaskan bahwa Pemkot Mataram membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah abrasi pantai secara masif pada 9,1 kilometer garis pantai di kota itu.
"Untuk melakukan intervensi masif pada 9,1 kilometer garis pantai, kami tidak bisa sendiri tapi butuh bantuan pemerintah pusat," ujarnya.