LombokPost - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan anggota dewan, termasuk besaran tunjangan dan kunjungan kerja ke luar negeri.
Keputusan ini diambil setelah Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai politik dan pimpinan DPR/MPR di Istana Merdeka pada Minggu (31/8).
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo.
Prabowo menambahkan bahwa pimpinan DPR dan ketua umum partai telah menginstruksikan kepada fraksi masing-masing agar anggota dewan selalu peka dan memprioritaskan kepentingan rakyat.
Selain itu, Prabowo juga telah meminta pimpinan DPR untuk membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat.
Prabowo bahkan menyarankan agar lembaga legislatif tersebut mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung.
Prabowo menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan diterima dengan baik dan ditindaklanjuti.
"Tadi sudah saya sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti, tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI," imbuhnya.
Rapat Pimpinan Parpol dan DPR
Rapat penting ini diselenggarakan menyusul gelombang kemarahan publik terhadap DPR.
Sejumlah tokoh penting hadir dalam pertemuan, termasuk Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Turut hadir pula Edhie Yudhoyono (Ibas) yang mewakili Partai Demokrat dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Dari unsur legislatif, hadir Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Sementara itu, menyusul desakan publik, sejumlah anggota DPR RI telah dinonaktifkan dari jabatannya oleh partai masing-masing.
Partai NasDem menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, pada Minggu pagi (31/8).
Tak lama kemudian, Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN juga secara resmi dinonaktifkan sebagai anggota dewan.
Keputusan Prabowo terkait DPR ini pun mendapt dukungan dari para ketua partai.***
Editor : Fratama P.