Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Erick Thohir Digeser, Kursi Menteri BUMN Kosong Usai Reshuffle Kabinet

Redaksi Lombok Post • Rabu, 17 September 2025 | 23:49 WIB

Erick Thohir menggantikan Dito Ariotedjo sebagai menpora, yang dicopot lebih dulu pada reshuffle kabinet pekan lalu. (istimewa)
Erick Thohir menggantikan Dito Ariotedjo sebagai menpora, yang dicopot lebih dulu pada reshuffle kabinet pekan lalu. (istimewa)
LombokPosr -- Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih pada Kamis (17/9), mencopot empat pejabat dan melantik sebelas pejabat baru. Salah satu perubahan besar adalah pergeseran Erick Thohir dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Selain Erick Thohir, empat pejabat lain yang dicopot adalah Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto. Sementara Angga Raka Prabowo mendapat jabatan baru sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Hingga saat ini, posisi Menteri BUMN masih kosong. Setelah pelantikan, Erick Thohir memastikan bahwa penggantinya akan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. "Kalau BUMN sendiri sudah pasti nanti akan ada Plt-nya tentu Pak Mensesneg yang akan menyampaikan," ujar Erick. Ia menambahkan bahwa penunjukan Menteri BUMN adalah hak prerogatif Presiden.

Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Istana masih mencari sosok yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. "Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari," tandas Prasetyo.

Kekosongan ini menimbulkan spekulasi terkait peran Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sebelumnya, peran Danantara dianggap tumpang tindih dengan Kementerian BUMN, bahkan muncul wacana kementerian tersebut akan dilebur. Hal ini sempat dibahas di DPR pada Juli lalu, di mana Anggota Komisi VI, Mufti Aimah Nurul Anam, menilai peran Danantara semakin dominan dalam pengelolaan aset BUMN.

Editor : Redaksi Lombok Post