LombokPost - Warga Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima yang terdampak banjir menjerit. Mereka memblokade jalan raya menggunakan kayu dan batu, Kamis (25/9).
Aksi blokade jalan ini sempat memunculkan kemacetan panjang. Kendaraan roda dua dan roda empat tidak diperbolehkan melintas.
Blokade jalan ini sebagai reaksi kekecewaan terhadap lambannya Pemprov NTB dalam menangani pascabanjir.
Salah seorang warga Ahmadi mengaku kecewa karena bantuan rumah layak huni belum terealisasi.
Begitu juga dengan saluran irigasi dan fasilitas penting lainnya yang hingga saat ini belum diperbaiki. “Belum ada tindakan nyata dari pemerintah,” katanya.
Menurut informasi yang diterimanya, Belanja Tak Terduga (BTT) APBD-P 2025 belum dialokasikan untuk penanganan dampak banjir di Bima. Padahal, dana tersebut seharusnya menjadi solusi cepat untuk meringankan penderitaan masyarakat.
"Kami minta gubernur dan wakil gubernur NTB segera mengalokasikan dana tersebut. Mempercepat perbaikan rumah dan infrastruktur, serta memastikan bantuan benar-benar sampai kepada korban," desak Ahmadi.
Pertanyakan Dana BTT Pemprov NTB
Anggota DPRD Dapil NTB VI Muhamad Aminurlah menekankan pentingnya alokasi dana BTT untuk korban bencana banjir di Kabupaten Bima.
Menurutnya, dana BTT menjadi kebutuhan mendesak untuk membantu masyarakat terdampak, terutama di tiga kecamatan yang paling parah, yakni Lambu, Wera, dan Ambalawi.
“Yang BTT itu wajib dianggarkan untuk korban bencana di Bima, terutama tiga kecamatan itu. Itu wajib,” tegas dia.
Mantan DPRD Bima tiga periode ini meminta Pemprov NTB memprioritas pemulihan sektor pertanian.
Banyak petani kesulitan menanam karena sawah dipenuhi kerikil dan bebatuan, dam rusak, jaringan irigasi dipenuhi sedimentasi, dan lainnya.
“Petani harus bisa kembali menanam, sawah harus kembali produktif, dan sistem irigasi serta Dam yang rusak harus segera diperbaiki agar kegiatan pertanian bisa normal kembali,” ujar politisi PAN ini.
Pria yang akrab disapa Maman ini menyoroti kondisi masyarakat pasca-banjir yang masih memperihatinkan. Banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena rumah dan fasilitas umum rusak parah.
Dia menegaskan, alokasi BTT bukan sekadar angka di APBD, tetapi harus menjadi garansi hidup dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Saya akan terus memperjuangkan agar BTT yang seharusnya masuk untuk wilayah terdampak banjir dapat dianggarkan,” tegasnya.
Maman juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana BTT. Ini agar masyarakat bisa memantau bantuan yang diberikan, memastikan bantuan tepat sasaran, dan mencegah penyalahgunaan. “Ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” jelasnya.
Dia menambahkan, Pemprov NTB harus segera bertindak dan melakukan verifikasi cepat korban terdampak banjir, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dari program pemulihan.
“Banyak warga masih kesulitan pascabanjir, kebutuhan pokok dan pemulihan infrastruktur menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Editor : Jelo Sangaji