LombokPost – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram harus memutar otak menyikapi kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Kebijakan pemangkasan yang diketok pada September 2025 ini secara signifikan memengaruhi perencanaan anggaran Mataram.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengonfirmasi bahwa Kota Mataram menghadapi pemotongan TKD jenis Dana Transfer Umum (DTU) sekitar 18 persen, yang jika diakumulasi nilainya mencapai kurang lebih Rp270 miliar. Angka ini cukup besar mengingat total dana transfer Mataram biasanya menyentuh Rp1 triliun.
"Ya ada sekitar itu, jadinya sisanya sekarang kurang dari itu," ujar Lalu Alwan Basri, (7/10).
Pemangkasan besar-besaran ini berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram. Sekda memproyeksikan APBD Kota Mataram berpotensi turun ke kisaran Rp1,5 triliun.
Di tengah penurunan ini, Pemkot Mataram sangat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan menyumbang sekitar Rp608 miliar.
Peningkatan PAD menjadi kunci untuk menstabilkan keuangan daerah, sebagaimana diberitakan sebelumnya, di mana Pemkot Mataram optimis mencapai PAD di atas 100 persen.
Untuk menyikapi kondisi ini, Pemkot Mataram menerapkan skema prioritas anggaran yang sangat ketat. Lalu Alwan Basri menegaskan bahwa ada dua fokus belanja yang wajib diamankan:
1. Belanja Pegawai: Prioritas utama adalah memastikan pembayaran gaji dan hak-hak pegawai tidak terganggu.
2. Belanja Prioritas: Pemkot fokus pada prioritas nasional dan daerah. Salah satu prioritas daerah yang tetap berjalan adalah pembangunan Kantor Walikota Mataram.
"Skala prirotas lah dulu," tegasnya.
Meskipun pemangkasan Dana Transfer Pusat ini menciptakan ketidaknyamanan dalam perencanaan, Pemkot Mataram bersikap maklum dan berharap ada kompensasi dalam bentuk lain.
Wacana yang berkembang menyebutkan bahwa anggaran yang dipangkas tersebut ‘dititip’ di kementerian terkait. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif dalam melobi Pemerintah Pusat.
Sekda Mataram berharap skema perhatian pusat, yang saat ini sudah berjalan seperti penyaluran beras dan minyak, bisa meluas ke bentuk pekerjaan fisik yang masuk langsung ke wilayah kota. Komunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat menjadi kunci untuk memastikan program-program yang telah dijanjikan dapat dituntaskan melalui skema pendanaan pusat. (*)
Editor : Marthadi