LombokPost – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram berada dalam kondisi kritis menyusul kebijakan pemotongan signifikan terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Pemotongan anggaran yang diklaim dialami oleh semua daerah ini memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk mengambil langkah rasional dan menerapkan efisiensi maksimal dalam penggunaan fiskal daerah demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menyatakan bahwa Pemkot dituntut untuk "serasional mungkin menggunakan fiskal daerah yang ada."
Pemangkasan ini terasa sangat membebani mengingat alokasi TKD yang biasa diterima Mataram mencapai hampir satu triliun rupiah.
"Kita berusaha lah ya, harus sama-sama saling memahami kondisi ini," ujar Mohan, menekankan pentingnya sinergi dan pemahaman antara pihak eksekutif dan legislatif.
Mayoritas dari dana TKD yang ada sudah dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, yang merupakan beban dominan dalam struktur anggaran daerah. Kondisi ini membuat Pemkot Mataram harus menahan sejumlah rencana pembangunan dan memastikan efektivitas anggaran untuk kebutuhan di luar belanja wajib tersebut.
"Maka untuk kebutuhan lain yang sifatnya infrastruktur dan lain-lain, seefektif mungkinlah roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik," terangnya.
Prioritas Pembangunan di Tengah Keterbatasan
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkot Mataram telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan yang ditargetkan tuntas hingga tahun depan. Fokus utamanya meliputi:
* Pembangunan Kantor Wali Kota.
* Peningkatan Kualitas Infrastruktur, seperti jalan dan jembatan.
* Pembukaan Jalan Baru untuk mengurai kemacetan, khususnya di wilayah Pagesangan.
"Itu untuk mengurai kemacetan yang ada di Pagesangan. Itu sudah kita persiapkan untuk itu," jelas Wali Kota.
Baca Juga: TKD NTB Dipangkas Rp 1 Triliun, Dewan Dorong Optimalisasi Aset hingga Dividen BUMD
Di tengah upaya efisiensi dan penentuan prioritas infrastruktur, Mohan menjamin bahwa pelayanan-pelayanan mendasar kepada masyarakat tetap menjadi fokus utama dan harus diprioritaskan. Sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, serta utilitas publik seperti lampu jalan dan kebersihan dipastikan tetap berjalan.
"Hal-hal mendasar tentu tetap kita upayakan ya," pungkasnya. Upaya efisiensi ini merupakan tantangan bagi Pemkot Mataram untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional rutin dan aspirasi pembangunan daerah.
Editor : Akbar Sirinawa