LombokPost – Garis pantai Kota Mataram sepanjang 9 kilometer kini menghadapi ancaman serius dari abrasi. Pantai Bintaro menjadi titik paling mendesak untuk ditangani.
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mengambil langkah proaktif dengan mengajukan usulan penanganan permanen berupa pembangunan breakwater (pemecah gelombang) senilai Rp 150 miliar kepada Kementerian PU.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning menyatakan bahwa usulan ini diprioritaskan mengingat kerentanan wilayah pesisir Mataram terhadap bencana hidrometeorologi.
"Ya sudah kita usulkan, dan sementara untuk Bintaro ini," ujar Lale Widiahning.
Wilayah pesisir Mataram, terutama dari Pantai Boom hingga Bintaro, dikenal sebagai area yang paling parah mengalami kikisan ombak. Meskipun penanganan darurat seperti pengisian geobag masih dilakukan di beberapa lokasi lain (seperti Pondok Perasi dan Kampung Bugis), Bintaro dinilai paling mendesak.
Dari total 9 kilometer bibir pantai yang mengkhawatirkan, Pantai Bintaro telah memiliki desain penanganan khusus, yakni pembangunan breakwater. Konsep ini dianggap paling efektif dan permanen untuk melindungi daratan dari kikisan abrasi yang terus mengancam.
Usulan anggaran sebesar Rp 150 miliar ini telah masuk dalam pembahasan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan diajukan ke Kementerian PUPR.
Namun, terdapat kabar bahwa rencana pelaksanaan proyek kolosal pembangunan breakwater Mataram ini baru akan direalisasikan pada tahun 2027.
Menanggapi tenggat waktu yang masih lama, Pemkot Mataram berupaya keras mencari solusi pendanaan darurat di tahun 2026.
Lale Widiahning berharap adanya sinergi anggaran dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mempercepat penanganan abrasi Mataram.
"Bagaimana kalau turun bersama dan menyelesaikan bersama. Dana dari provinsi, BWS, dan Pemkot Mataram. Agar ini tidak hanya per spot-spot," harapnya.
Selain itu, Pemkot Mataram tengah memperjuangkan alokasi dana darurat rutin melalui penyusunan KUA PPAS.
"Paling tidak dana rutin untuk penanganan darurat," tegasnya.
Di luar Pantai Bintaro, usulan penanganan permanen juga akan diajukan untuk wilayah Mapak dan Gatep, dengan estimasi anggaran sekitar Rp 80 miliar, yang juga diusulkan melalui BWS ke Kementerian PUPR.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Muzaki, menambahkan bahwa koordinasi siaga pantai terus dilakukan dengan OPD teknis terkait, meminta Dinas PUPR untuk merumuskan solusi terbaik dalam antisipasi abrasi Mataram. (*)
Editor : Marthadi