LombokPost - Proyek pembangunan ikon pusat pemerintahan baru, Kantor Wali Kota Mataram, akan dijamin tuntas dengan skema kontrak tahun jamak (multiyears).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram telah menetapkan durasi pengerjaan selama tiga tahun, mulai APBD 2026 hingga 2028, dengan total anggaran yang dikunci sebesar Rp 200 miliar.
Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, menyusul rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Wali Kota dan Ketua DPRD Mataram. MoU ini menjadi dasar hukum pengalokasian dana secara berkelanjutan.
“MoU ini akan segera saya tandatangani, insya Allah hari ini, antara Pak Wali dengan Pak Ketua Dewan untuk kesepakatan multiyears. Kesepakatannya di dalam MoU yang saya usulkan ini adalah tiga tahun, dari 2026 sampai 2028,” jelas Lale.
Total anggaran Rp 200 miliar ini merupakan revisi dari perhitungan awal yang sempat mencapai Rp 240 miliar. Lale menegaskan bahwa dengan ditandatanganinya MoU ini, alokasi dana akan bersifat tetap dan tidak akan terpengaruh oleh kenaikan harga material (fluktuasi) di tahun-tahun mendatang.
Pemerintah Kota Mataram telah mengunci total anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk menuntaskan pembangunan Kantor Wali Kota baru dengan skema kontrak tahun jamak (multiyears) selama tiga tahun, dimulai dari APBD 2026 hingga 2028, sebagai langkah mitigasi terhadap potensi kenaikan harga material di masa depan, meskipun proyek tahap awal tahun 2025 dengan alokasi Rp 58 miliar saat ini sudah berjalan dengan progres positif mencapai 70 persen, sementara rincian alokasi dana ditetapkan sebesar Rp 60 miliar pada tahun 2026 dan masing-masing Rp 70 miliar untuk tahun 2027 dan 2028.
Meskipun isu pemangkasan anggaran transfer dari pusat (TKD) sempat mencuat, pembangunan Kantor Wali Kota Mataram dipastikan tidak terdampak karena dianggap sebagai proyek strategis dan prioritas daerah.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, sebelumnya menekankan pentingnya mengutamakan belanja prioritas nasional dan daerah.
Progres fisik tahap pertama yang dibiayai APBD 2025 sebesar Rp 58 miliar menunjukkan kemajuan signifikan.
“Progres fisik yang sekarang berdiri sudah sekitar 70 persen, bahkan mungkin lebih. Target kami, pada 31 Desember 2025, tahap pertama ini sudah bisa mencapai 100 persen,” ungkap Lale.
Perpanjangan durasi kontrak menjadi tiga tahun, dari target penyelesaian awal 2027, diputuskan untuk mengantisipasi "fluktuasi anggaran yang pasang surut," sekaligus memastikan kelancaran pengerjaan secara keseluruhan.
Setelah bangunan selesai, kebijakan pemindahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diserahkan sepenuhnya kepada Wali Kota dan Sekretaris Daerah.
Editor : Kimda Farida