LombokPost - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram untuk tahun 2026 dipastikan menciut secara drastis, mengalami penurunan lebih dari Rp300 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan ini dipicu oleh kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang mencapai angka mencengangkan, yakni sekitar Rp370 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, membenarkan kabar pahit ini.
"Ya terjadi penurunan," kata Alwan Basri.
Angka APBD Mataram yang semula tembus di atas Rp1,9 triliun pada tahun 2025, kini diperkirakan hanya akan menyentuh Rp1,6 triliun untuk tahun anggaran 2026. Penurunan tajam ini memaksa Pemkot Mataram segera memutar otak.
Sebagai langkah penopang utama di tengah berkurangnya sokongan TKD, Pemkot Mataram memutuskan untuk menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Pemkot berani menaikkan target PAD 2026 dari Rp616 miliar (target 2025) menjadi Rp656 miliar, atau bertambah sekitar Rp50 miliar.
"Untuk PAD 2026 kita tetap naikan, kini targetnya di angka Rp650 an miliar," tegas Alwan, menyatakan optimisme bahwa potensi pendapatan masih bisa dimaksimalkan.
Namun, Pemkot Mataram bersikap realistis. Tambahan Rp50 miliar dari PAD tersebut tidak akan mampu menutup selisih pemangkasan TKD yang terlalu besar.
"Selisihnya terlalu besar. PAD tidak mungkin mengejar nilai pemangkasan TKD," ungkapnya.
Baca Juga: DPRD Minta Target PAD Mataram Naik Rp 150 Miliar, Pemkot: Maksimal Rp 24 Miliar
Konsekuensi dan Pemangkasan Belanja Daerah
Konsekuensi langsung dari menyusutnya APBD ini adalah penundaan sejumlah program yang sudah dirancang sebelumnya.
Meski demikian, Sekda memastikan bahwa program prioritas nasional dan daerah tidak akan tersentuh.
"Program prioritas pusat tidak boleh dikurangi, begitu juga prioritas daerah," jelasnya.
Untuk menyeimbangkan anggaran yang makin tipis, Pemkot menargetkan pemangkasan pada sejumlah pos belanja langsung, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas rutin:
* Perjalanan Dinas: Dikurangi hingga 50 persen pada tahun 2026.
* Belanja Rutin Lain: Pos makan-minum dan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) juga menjadi sasaran pemangkasan.
Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, menyebut pembahasan APBD 2026 saat ini sudah berada di tahap akhir. Penurunan APBD yang signifikan ini otomatis memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian besar.
"Dengan angka seperti itu, tentu pembiayaan harus mengikuti kemampuan keuangan daerah," kata Malik.
DPRD Mataram memberikan alternatif solusi kepada eksekutif, yaitu mendorong Pemkot untuk fokus pada peningkatan penilaian kinerja fiskal daerah yang akan mulai diberlakukan pusat pada triwulan pertama 2026.
"Kalau hasil evaluasi fiskal bagus, peluang pemberian transfer lagi cukup besar. Itu solusi yang kami dorong kepada eksekutif," tandas Malik.