LombokPost - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram saat ini harus memutar otak dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mitigasi bencana.
Hal ini menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara internal. Tak tanggung-tanggung, alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional dipangkas hingga 50 persen.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Mataram Budi Wartono mengungkapkan, langkah ini merupakan arahan langsung dari pimpinan guna melakukan penghematan terhadap seluruh lini kegiatan.
Dampak yang paling signifikan terasa pada intensitas patroli lapangan yang biasanya rutin dilakukan setiap waktu.
“Kami betul-betul memprioritaskan patroli ke wilayah yang memang berdasarkan pantauan sumber informasi kami memerlukan tindakan lapangan. Jika dirasa masih aman, kami cukup melakukan pemantauan dari pusat kendali,” kata Budi.
Baca Juga: Antisipasi Cuaca Ekstrem di Wilayah Pesisir, BPBD Kota Mataram Lakukan Langkah Perkuat Mitigasi
Budi menjelaskan, sebelum adanya kebijakan efisiensi ini, personel BPBD bisa melakukan patroli pemantauan hingga tiga kali dalam sehari untuk menyisir wilayah rawan.
Namun, dengan kondisi anggaran yang terbatas, intensitas tersebut dikurangi secara drastis menjadi hanya satu kali sehari.
Pemilihan waktu patroli pun kini dilakukan dengan perhitungan yang sangat selektif.
Petugas hanya akan turun ke lapangan pada jam-jam rawan, seperti saat kondisi cuaca mulai menunjukkan perubahan ekstrem dari cerah ke mendung pekat.
“Kami memilih jamnya. Misalnya pagi sampai siang cerah, lalu sore mulai berawan dan magrib mendung, di saat itulah kami baru melakukan patroli. Istilahnya, kami tidak lagi 'menyapu' semua waktu seperti dulu,”jelasnya.
Baca Juga: BPBD Kota Mataram Siaga Gelombang Tinggi Akibat Fenomena Corn Moon 2025
Selain pemangkasan BBM kendaraan operasional, efisiensi juga merambah ke penggunaan energi di kantor.
Budi menginstruksikan seluruh jajaran untuk mematikan perangkat elektronik yang tidak mendesak.
Penggunaan listrik kini hanya difokuskan pada peralatan pantau yang terkoneksi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Seluruhnya kami hanya mengeluarkan 50 persen anggaran operasional. Termasuk komputer yang tidak terpakai, kami matikan sementara. Kami hanya menghidupkan alat-alat yang memang bisa mengkoneksikan kami dengan pusat,” tambahnya.
Meski bergerak dalam keterbatasan, Budi menjamin penanganan bencana tetap menjadi prioritas utama. BPBD menerapkan skala prioritas berdasarkan laporan dari masyarakat, Lurah, hingga Camat.
Jika sebuah kejadian masih bisa ditangani secara mandiri di tingkat kelurahan melalui koordinasi telepon, maka BPBD hanya akan memberikan panduan komunikasi.
Namun, jika situasi di lapangan sudah masuk kategori darurat, BPBD akan tetap menerjunkan personel secara penuh sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Kalau membutuhkan penanganan BPBD yang mendesak, itu masuk prioritas. Kami tetap turunkan tim langsung ke lapangan 100 persen tanpa alasan efisiensi,” tegasnya.
Editor : Kimda Farida