LombokPost-- Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terus mematangkan rencana pembebasan lahan di depan Kantor Wali Kota Mataram yang baru, Bale Mentaram, Jempong.
Fokus utama pemkot saat ini adalah melakukan eksekusi terhadap lahan yang ditempati oleh toko handphone Atlantis.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning menyatakan, tahapan pembebasan lahan tersebut akan segera memasuki babak baru.
Pihaknya menjadwalkan pelaksanaan konsultasi publik dalam waktu dekat.
“Kita mungkin dalam waktu dekat ini akan melaksanakan konsultasi publik,” kata Lale.
Baca Juga: Prioritaskan Lahan Atlantis, Pembebasan Lahan Depan Bale Mentaram Masih Terganjal Administrasi
Lale menjelaskan, tahapan konsultasi publik ini menjadi krusial karena akan melibatkan langsung pemilik lahan serta instansi terkait.
Forum tersebut ditekankan sebagai wadah untuk mendengarkan masukan sekaligus menyamakan persepsi antara pemerintah dan pemilik lahan.
"Konsultasi publik itu tujuannya mengundang pemilik lahan bersama instansi terkait untuk kita bahas bersama-sama dan mendengarkan," jelasnya.
Setelah proses konsultasi publik rampung dan tercapai kesepakatan atau ijab kabul dari pemilik yang rela melepaskan lahannya, barulah tim appraisal independen akan diterjunkan ke lapangan.
Tim inilah yang nantinya bertugas melakukan taksiran terbaru mengenai nilai aset lahan tersebut.
Meskipun sebelumnya sempat mencuat angka taksiran menyentuh Rp 500 juta per are, Lale menegaskan nilai kepastiannya tetap harus menunggu hasil penilaian tim appraisal yang baru.
Hasil tersebut yang kemudian menjadi dasar untuk melangkah ke tahap negosiasi harga dan proses pembayaran.
“Setelah appraisal masuk, baru kita masuk ke tahap negosiasi dan pembayaran,” urainya.
Baca Juga: Lahan Atlantis Dibayar April, Proyek Bale Mentaram Dipacu
Terkait kesiapan anggaran, Pemkot telah mengunci dana sebesar Rp 3 miliar khusus untuk membebaskan lahan Toko Atlantis yang memiliki luas sekitar 6 are tersebut.
Lale berharap, melalui proses pendekatan yang baik, nominal anggaran yang telah disiapkan tersebut dapat mencukupi, bahkan diharapkan menyisakan sisa anggaran.
“Mudah-mudahan ada diskon dan pemilik lahan sudah sadar dengan kebutuhan pemerintah. Artinya, jika dari Rp 3 miliar itu ada sisa, selanjutnya bisa kita gunakan untuk keperluan lain,” harapnya.
Ditanya mengenai potensi kenaikan harga tanah akibat dampak inflasi maupun kenaikan BBM, Lale berharap harga tanah di kawasan Jalan Gajah Mada tersebut tetap stabil dan flat.
Pihaknya pun berupaya mempercepat seluruh rangkaian prosedur agar eksekusi pembebasan lahan tidak berlarut-larut.
Sementara itu, untuk lahan eks Istana Buah milik dr Mawardi, Pemkot juga akan mengundangnya dalam agenda konsultasi publik tersebut untuk mencari kejelasan bersama.
“Semuanya nanti kami undang,” pungkasnya. (chi)
Editor : Kimda Farida