LombokPost-- Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperinkop UKM) Kota Mataram mencatat progres positif dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Saat ini, pembangunan fisik lima gerai KDKMP di kota Mataram telah mencapai kisaran 50 hingga 60 persen.
Kepala Dinas Perinkop UKM Kota Mataram Jimmy Nelwan mengungkapkan, kelima gerai yang sedang dikebut pengerjaannya itu tersebar di lima wilayah.
Lokasi tersebut meliputi Kelurahan Ampenan Utara, Sandubaya, Abian Tubuh, Babakan, dan Kelurahan Jempong Baru.
"Progres fisiknya kini masih dalam tahap penataan lanskap. Meski bangunan belum rampung sepenuhnya, aktivitas bisnis koperasi dinilai sudah berjalan dengan baik," kata Jimmy.
Jimmy menjelaskan, total terdapat 50 KDKMP di seluruh wilayah Kota Mataram.
Secara legalitas, seluruh koperasi tersebut sudah resmi berbadan hukum dari notaris dan struktur kepengurusannya telah terbentuk.
Sejauh ini, dinamika dan kegiatan KDKMP di masing-masing kelurahan diklaim berjalan tanpa kendala berarti.
Secara entitas bisnis, KDKMP menunjukkan denyut aktivitas yang mandiri.
Modal awal operasional bersumber langsung dari swadaya para anggota.
Guna menyiasati gerai fisik yang belum selesai dibangun, para pengurus dan anggota memanfaatkan fasilitas lokal untuk berkegiatan.
"Karena gerai utama belum jadi, mereka sementara waktu beraktivitas di tempat-tempat tertentu, salah satunya menggunakan area di kantor kelurahan setempat," jelasnya.
Mengenai target penyelesaian fisik bangunan, Jemmy menegaskan, seluruh penganggaran bersumber dari bantuan pemerintah pusat.
Dalam pelaksanaannya di lapangan, proyek ini dikerjakan melalui skema kerja sama dengan TNI.
Sementara itu, Pemkot bertindak sebagai penyedia lahan.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Jadi Energi Baru Ekonomi Rakyat
"Kami di Dinas Perinkop UKM Kota Mataram tidak terlibat langsung dalam proses teknis pembangunan gedung tersebut. Istilahnya, pemerintah kota menyiapkan lahan dan nantinya menerima barang jadi," tambahnya.
Program KDKMP ini diinisiasi dengan tujuan besar untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal, memutus rantai kemiskinan, serta mendongkrak kesejahteraan warga melalui asas gotong royong.
Kehadiran KDKMP diharapkan mampu menjadi lembaga ekonomi mandiri yang memfasilitasi layanan dasar, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan membuka lapangan kerja baru di tingkat kelurahan.
Untuk kelurahan lain yang belum mendapatkan jatah fisik, Pemkot saat ini masih berupaya mencari lahan yang sesuai dengan regulasi pemerintah pusat, yakni dengan spesifikasi luas minimal 20x30 meter.
Editor : Kimda Farida