Gubernur NTB: APBD NTB Jadi Instrumen Pembangunan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat
LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk menghadirkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Miq Iqbal saat rapat paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/7).
Menurut Gubernur Miq Iqbal, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Baca Juga: Rapat Paripurna Memanas, Muzihir dan Akri Saling Pecat dari Jabatan AKD dan Fraksi PPP DPRD NTB
"Kami memandang setiap masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai energi perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya Gubernur Miq Iqbal berkomitmen memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran yang adaptif, realistis, berbasis kinerja, serta didukung oleh data yang valid.
Pemerintah juga akan meningkatkan disiplin pelaksanaan program melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan serta penerapan early warning system guna mempercepat realisasi belanja dan menekan SiLPA yang tidak produktif.
Di bidang pengelolaan aset daerah, Gubernur Miq Iqbal menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat inventarisasi, validasi, penilaian, penyelesaian administrasi, hingga optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan nilai ekonomi sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur akan terus diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar yang lebih baik.
Gubernur Miq Iqbal juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB, khususnya Badan Anggaran, atas pembahasan Raperda yang berlangsung secara konstruktif. Sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda, DPRD secara resmi menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
