LombokPost - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram mengubah strategi pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kali ini dengan menerapkan pola jemput bola dan menggandeng fasilitas kesehatan milik TNI-Polri guna mengejar target cakupan pemeriksaan kesehatan sebesar 46 persen pada 2026.
Kebijakan tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Emirlad Isfihan dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan CKG. Kegiatan ini diikuti seluruh kepala puskesmas, penanggung jawab program, serta jejaring fasilitas kesehatan di Kota Mataram.
“Kita tidak mungkin berdiam diri melihat capaian yang masih rendah. Karena itu kita harus melakukan berbagai upaya perbaikan berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan,” kata dokter Emirald, Rabu (10/6).
Ia menjelaskan, selama ini pelaksanaan CKG masih banyak berpedoman pada kebijakan awal. Menyasar masyarakat yang berulang tahun serta peserta didik di lingkungan sekolah.
Pola tersebut dinilai membuat pelayanan bersifat pasif karena menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Menurutnya, pendekatan tersebut kini harus diubah.
“Saya sudah memerintahkan sejak awal 2026 agar Kota Mataram menerapkan pola jemput bola. Jadi CKG tidak lagi menunggu masyarakat datang ke puskesmas dan tidak lagi terpaku pada momentum hari ulang tahun,” ujarnya.
Melalui pola baru tersebut, petugas kesehatan akan hadir langsung pada berbagai kegiatan masyarakat yang berlangsung di ruang-ruang publik. “Kita akan memanfaatkan berbagai kegiatan yang hampir setiap hari ada di Kota Mataram, baik di Teras Udayana, ruang terbuka hijau maupun titik-titik keramaian lainnya untuk memberikan layanan CKG,” katanya.
Selain itu, Dinkes juga memperluas kolaborasi dengan menggandeng fasilitas kesehatan di luar jaringan puskesmas. Jika sebelumnya pelaksanaan CKG lebih banyak bertumpu pada puskesmas, kini klinik milik TNI dan Polri akan dilibatkan membantu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
“Kita menggandeng klinik Polda, Polres, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk ikut melakukan pemeriksaan serta registrasi peserta CKG,” jelasnya.
Baca Juga: Ducati Tembus 100 Kemenangan MotoGP, Marc Marquez Ukir Sejarah di Hungaria
Ia menegaskan, Program CKG merupakan salah satu program prioritas atau quick win pemerintah pusat yang harus mendapat perhatian serius seluruh jajaran kesehatan. Selain mengejar target cakupan, Dinkes juga ingin membangun basis data kesehatan masyarakat yang lebih komprehensif melalui program tersebut.
Menurut dokter Emirald, selama ini sebagian petugas masih memandang CKG hanya sebagai layanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Padahal pemerintah membutuhkan data kesehatan yang akurat untuk menyusun kebijakan kesehatan daerah.
“Yang ingin kita bangun sebenarnya adalah big data kesehatan masyarakat. Kita ingin mengetahui berapa proporsi penderita diabetes, hipertensi, penyakit gigi, maupun berbagai masalah kesehatan lainnya,” ujarnya.
Karena itu, Dinkes juga memperkuat pengelolaan data melalui aplikasi ASIK yang menjadi sistem pencatatan nasional program CKG. Seluruh fasilitas kesehatan diminta memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam sistem agar pemerintah memperoleh gambaran riil mengenai kondisi kesehatan masyarakat.
“Dengan data yang lengkap, kita bisa menentukan kebijakan dan intervensi yang lebih tepat sasaran untuk masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, hasil evaluasi Dinkes Kota Mataram sebelumnya menunjukkan capaian CKG masih berada di bawah target. Karena itu, kolaborasi lintas sektor, perluasan layanan di luar gedung, serta penguatan sistem pendataan menjadi tiga strategi utama yang disiapkan pemerintah daerah mempercepat pencapaian target 46 persen pada tahun ini.
“Intinya kolaborasi harus kita tingkatkan, termasuk dengan menggandeng TNI-Polri,” pungkasnya.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Mataram I Gusti Bagus Bagiayasa mengatakan, Dikes telah menyusun sejumlah strategi meningkatkan capaian CKG. “Kemarin kita berkomitmen menyusun strategi agar target tahun ini minimal 46 persen bisa tercapai,” terangnya.
Menurut Bagus, target CKG yang ditetapkan pemerintah pusat pada tahun 2026 mencapai 46 persen dari total jumlah penduduk Kota Mataram. Angka tersebut meningkat dibanding target tahun sebelumnya yang sebesar 36 persen.
“Tahun lalu targetnya 36 persen, tetapi tidak tercapai. Karena itu sekarang kita mencari strategi yang lebih efektif agar target tahun ini bisa dicapai,” ujarnya.
Baca Juga: Dewan Dian Khawatir LGBT Berdampak pada Generasi Muda
Ia menjelaskan, forum evaluasi tersebut juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi petugas di lapangan selama pelaksanaan program CKG. Selain keterbatasan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), evaluasi juga menemukan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan program CKG.
Di sisi lain, sejumlah tenaga kesehatan belum mendapatkan pelatihan untuk beberapa jenis pemeriksaan tertentu. Kendala lainnya berasal dari aspek teknologi dan tata kelola data.
Dinkes mencatat aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan program masih mengalami gangguan pada waktu tertentu dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem E-Puskesmas. Selain itu, jumlah petugas entry data di puskesmas dinilai masih terbatas sehingga proses penginputan hasil pemeriksaan belum optimal.
“Beberapa BMHP belum bisa dipenuhi sehingga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan CKG,” katanya.
Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan CKG selama ini belum melibatkan secara maksimal fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) jejaring puskesmas.
“Sehingga, potensi peningkatan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat belum tergarap secara optimal,” ujarnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin