LombokPost-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak pemerintah segera mengevaluasi keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan itu dinilai berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat di tengah meningkatnya tekanan biaya hidup dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Ketua Umum DPD IMM NTB Mahmud mengatakan, kebijakan kenaikan BBM tidak bisa dilihat semata-mata sebagai langkah ekonomi atau fiskal. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditanggung jutaan masyarakat Indonesia.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini makin menjerit akibat gejolak pasar keuangan dan pelemahan rupiah. Kondisi itu kemudian diikuti kenaikan harga BBM yang berdampak pada meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, kenaikan PPN, dan harga kebutuhan pokok lainnya.
Baca Juga: Warga Muhammadiyah Mataram Diedukasi Bijak Bermedia Sosial
Dengan demikian, Mahmud mendesak pemerintah segera mengevaluasi keputusan kenaikan BBM. Kebijakan ini berpotensi memperbesar beban masyarakat yang saat ini sudah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
Lebih lanjut Mahmud menilai, situasi ekonomi nasional saat ini belum cukup kuat untuk menanggung dampak lanjutan dari kenaikan harga energi. Pelemahan rupiah, meningkatnya biaya kebutuhan pokok, serta ketidakpastian ekonomi global seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Mahmud mengingatkan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal akan menjadi pihak paling terdampak akibat kenaikan harga BBM.
"Kebijakan publik harus berpijak pada realitas yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai alasan stabilitas fiskal dijadikan pembenaran untuk mengorbankan kesejahteraan rakyat, dan Pemerintah harus mencari solusi yang lebih berkeadilan tanpa membebankan seluruh konsekuensi ekonomi kepada masyarakat saat ini," jelasnya.
Lebih lanjut, Mahmud menyarankan pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan berbagai kelompok masyarakat. Dialog itu penting untuk mengkaji ulang dampak kebijakan secara komprehensif.
Menurutnya, belakangan ini pemerintah sangat anti terhadap kritik dan masukan masyarakat terhadap kebijakan yang cenderung korup. Alih-alih menerima masukan, pemerintah justru menganggapnya sebagai cacian dan fitnah.
Baca Juga: Dukung Studi Geologi, Universitas Muhammadiyah Mataram Terima Sampel Inti Deposit Onto dari STM
Untuk itu, Mahmud mendesak Presiden Prabowo untuk lebih terbuka dan mendengarkan kritik serta masukan masyarakat atas kenaikan harga BBM ini. Sebab, kenaikan BBM bisa berdampak luas pada stabilitas sosial dan memicu gejolak aksi mahasiswa serta masyarakat yang berdampak pada revolusi total pergantian rezim.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
