Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Muhammadiyah Dorong Rokok dan Vape Berlabel Nonhalal, Ini Respons BPJPH

A
Penulis: Alfian Yusni❯
ilustrasi.
ilustrasi.

Advertisement

lombokpost - Muhammadiyah mendorong pemerintah memberikan keterangan nonhalal pada produk rokok dan rokok elektronik atau vape.

Namun, usulan tersebut belum bisa langsung diterapkan karena Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih terikat pada mekanisme penetapan status kehalalan yang merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

“Secara substantif rokok bukan produk halal. Tetapi BPJPH terikat dengan fatwa MUI, sementara MUI hingga hari ini belum mengeluarkan keputusan final karena masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam audiensi dengan Muhammadiyah.

Dorongan tersebut disampaikan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bersama Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN) dalam audiensi dengan BPJPH di Jakarta, Rabu (16/9).

Muhammadiyah meminta rokok dan vape dikategorikan sebagai produk nonhalal. Sikap itu mengacu pada Fatwa Haram Merokok Nomor 6/SM/MTT/III/2010 dan Fatwa Haram Rokok Elektronik Nomor 01/PER/I.1/E/2020.

Advertisement

Perwakilan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nur Fajri Romadhon mengatakan fatwa tersebut didasarkan antara lain pada pertimbangan bahaya rokok terhadap kesehatan serta dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain.

“Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khabaits, mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, membahayakan diri dan orang lain, serta rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun,” ujar Nur Fajri.

Muhammadiyah juga membawa pertimbangan sosial dan ekonomi. Ketua MTCN Roosita Melani Dewi menyebut dampak konsumsi rokok tidak hanya dirasakan perokok, tetapi juga keluarga dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Roosita, pelabelan nonhalal diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi konsumsi rokok.

Dampak yang menjadi perhatian mencakup kesehatan, lingkungan hingga ekonomi rumah tangga.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir: Wapres Pengganti Gibran Harus Utamakan Negara, Bukan Keluarga

Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir: Wapres Pengganti Gibran Harus Utamakan Negara, Bukan Keluarga

Haedar Nashir menyampaikan kriteria wapres pengganti Gibran. Sosok pilihan Prabowo harus mengutamakan rakyat dan kepentingan bangsa.

Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir Minta Elite Politik Bikin Gaduh Berkaca dari Cristiano Ronaldo

Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir Minta Elite Politik Bikin Gaduh Berkaca dari Cristiano Ronaldo

Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir sentil elite politik bikin gaduh, minta berkaca dari Cristiano Ronaldo yang pensiun dari timnas Portugal.

Surat Terbuka Muhammadiyah Desak Azerbaijan Tak Halangi Pemakaian Jilbab di Sekolah

Surat Terbuka Muhammadiyah Desak Azerbaijan Tak Halangi Pemakaian Jilbab di Sekolah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melayangkan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, menyusul pemberlakuan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer