LombokPost - Masyarakat Kota Mataram tampaknya harus bersiap menghadapi potensi kelangkaan dan lonjakan harga daging sapi dalam beberapa hari ke depan.
Pascaaksi mogok kerja yang dilakukan para jagal di Rumah Potong Hewan (RPH) Majeluk pada Senin (15/6) lalu, saat ini muncul ancaman mogok massal susulan jika pemerintah tidak segera mengevaluasi kebijakan keran ekspor sapi ke luar daerah.
Ketua Asosiasi Jagal Kota Mataram Festival Royadi menegaskan, aksi mogok satu hari kemarin hanyalah peringatan awal.
Para jagal mengaku frustrasi karena harga sapi hidup di pasar lokal melambung tinggi akibat stoknya habis diborong oleh pengusaha luar NTB.
“Kami diminta memotong lagi (setelah mogok Senin). Tapi kalau tetap tidak ada respons dari pemerintah provinsi terkait kebijakan pengiriman sapi ke luar ini, terpaksa kami akan mogok lagi,” kata Festival.
Baca Juga: Dinas Pertanian Mataram Dongkrak PAD RPH Menjadi Rp 500 Juta di 2026
Ketimpangan harga yang kian melebar di tingkat peternak kini menjadi momok menakutkan bagi kelangsungan usaha para jagal lokal.
Di pasaran, para jagal mengaku terus ditimpa kerugian akibat skema pasar yang tidak lagi berpihak pada mereka. Krisis ini setidaknya dipicu oleh tiga faktor krusial yang saling berkaitan.
Pertama, terjadi kelangkaan pada stok sapi jantan siap potong. Sapi-sapi lokal yang seharusnya masuk ke meja jagal domestik justru menyusut drastis akibat besarnya volume pengiriman ke luar daerah.
Kondisi ini diperparah oleh faktor kedua, yakni kalahnya daya saing harga.
Para pengusaha dari luar NTB berani merogoh kocek lebih dalam untuk membeli sapi hidup di pasar-pasar lokal dengan harga yang jauh lebih tinggi. Karena itu, daya beli para jagal lokal otomatis bertumbangan karena tidak mampu mengimbangi lonjakan harga yang ugal-ugalan.
Sehingga harga beli sapi hidup yang terlampau tinggi dari para peternak saat ini sudah tidak masuk akal jika dibandingkan dengan harga jual daging di tingkat pengecer saat ini.
“Udah jauh sekali harganya sama harga daging,” ucapnya.
Baca Juga: Disnakeswan Lotim Dorong RPHU Punya NKV
Padahal, dalam kondisi normal, RPH Majeluk menyuplai sedikitnya 25 hingga 30 ekor sapi per hari. Pasokan ini merupakan tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di berbagai pasar tradisional.
“Kita jual ke pasar-pasar di sini sudah,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram Lalu Hapiludin, membenarkan aksi mogok tersebut langsung berdampak pada berkurangnya persediaan daging di sejumlah lapak pedagang.
Hapiludin menjelaskan, kuota izin pengiriman sapi merupakan wewenang Pemprov NTB mengingat populasi sapi di Kota Mataram sendiri sangat kecil dan sebagian besar sapi potong sebenarnya didatangkan dari Sumbawa.
“Kita untuk kuota keluarnya itu sapi bibit 1 ekor untuk jantan, dan 8 ekor untuk betina,” jelasnya.
Pemkot berada di posisi dilematis. Jika aksi mogok ini terus berlanjut atau menjadi permanen, dampak buruknya tidak hanya dirasakan oleh ibu rumah tangga dan pedagang bakso, melainkan juga kas daerah.
“Mogok kerja ini jelas berpotensi menaikkan harga daging di pasar. Selain itu, ini juga akan mengurangi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD kita dari RPH dan pasar hewan itu sekitar Rp 400 juta per tahun, dan biasanya selalu melampaui target,” pungkasnya. (chi)
Editor : Kimda Farida