LombokPost - DPRD Kota Mataram meminta Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan pihak pelaksana proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait pelaksanaan proyek tersebut kepada para wakil rakyat dan masyarakat terdampak.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron menilai hingga saat ini masih banyak informasi yang belum diketahui dewan. Mulai dari tahapan pekerjaan, wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, jumlah sambungan rumah (SR), hingga dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul selama proyek berlangsung.
"Kami hanya diminta mengawal proyek ini, tetapi kami sendiri belum pernah dijelaskan secara utuh. Masyarakat bertanya kepada kami, sementara kami tidak punya informasi lengkap untuk menjawab," ujarnya, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, berbagai pertanyaan terus muncul dari masyarakat, terutama terkait dampak pengerjaan proyek terhadap aktivitas usaha warga yang berada di lokasi pemasangan jaringan perpipaan.
Ia mencontohkan, apabila pekerjaan penggalian dilakukan selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan di kawasan permukiman maupun pusat aktivitas ekonomi, maka akan muncul persoalan mengenai akses usaha dan potensi kerugian yang dialami masyarakat.
"Kalau ada usaha di lokasi yang terdampak penggalian selama satu bulan, siapa yang akan bertanggung jawab? Ini yang perlu dijelaskan. Jangan sampai masyarakat dirugikan tanpa ada kejelasan," katanya.
Selain itu, DPRD juga mempertanyakan mekanisme pemulihan jalan yang dibongkar selama proyek berlangsung. Dewan ingin memastikan biaya perbaikan infrastruktur tidak kemudian dibebankan kepada APBD Kota Mataram.
"Kami perlu tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap jalan yang rusak akibat pekerjaan proyek ini. Jangan sampai nanti dibebankan kepada APBD," tegasnya.
Ia mengatakan DPRD telah meminta Dinas PUPR Kota Mataram memfasilitasi pertemuan antara anggota dewan, pihak balai, kontraktor pelaksana, dan instansi terkait lainnya agar seluruh informasi mengenai proyek dapat disampaikan secara terbuka.
Baca Juga: Kejati NTB Temukan PMH di Kasus Proyek Reklamasi Amahami Kota Bima
Menurutnya, pertemuan tersebut penting karena proyek SPALD-T merupakan proyek strategis yang akan berdampak langsung terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Kota Mataram.
DPRD juga meminta penjelasan mengenai target pembangunan sambungan rumah serta kesiapan sistem secara keseluruhan setelah jaringan perpipaan selesai dibangun.
"Sekarang disebutkan ada sekitar 4.000 sampai 4.500 sambungan rumah yang akan dibangun. Tetapi kami ingin tahu bagaimana output akhirnya. Apakah setelah dibangun langsung bisa difungsikan atau masih menunggu tahapan berikutnya. Ini yang belum jelas," ujarnya.
Tak hanya itu, dewan juga menyoroti perlunya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat terdampak, termasuk penjelasan mengenai rekayasa lalu lintas, lokasi penutupan jalan, durasi pekerjaan, serta manfaat proyek dalam jangka panjang.
"Kami berharap semua pihak duduk bersama. Jangan sampai masyarakat bertanya kepada anggota dewan, sementara kami sendiri belum memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai proyek ini," pungkasnya.